KEPANJEN – Pada triwulan pertama, serapan anggaran belanja pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Malang masih terbilang minim.
Hingga akhir bulan Maret, dana yang telah dibelanjakan belum sampai 10 persen.
Itu pun masih didominasi untuk belanja operasional perangkat daerah (PD).
Dari data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, diketahui target anggaran belanja sebesar Rp 4,73 triliun.
Dengan realisasi yang baru 6,3 persen, jumlah serapan belanja baru sekitar Rp 302 miliar.
Rincian untuk realisasi belanja operasi sekitar Rp 255 miliar, belanja modal sekitar Rp 3,92 miliar dan realisasi belanja transfer sekitar Rp 51 miliar dari target Rp 758 miliar.
Plt Kepala BKAD Kabupaten Malang Yetty Nurhayati tak menampik serapan anggaran di awal tahun masih jauh dari maksimal.
Anggaran yang telah diserap pun lebih banyak untuk belanja operasional.
Seperti gaji pegawai dan pembelian alat tulis kantor (ATK). Sedangkan untuk belanja modal masih sangat minim.
“Sebab, banyak kegiatan pembangunan fisik yang masih dalam masa lelang,” ucapnya.
Sementara untuk pembayaran secara penuh baru akan dilakukan ketika pengerjaan sudah mendekati tuntas atau bahkan 100 persen tuntas.
Praktis anggarannya banyak yang belum terserap.
Namun demikian, sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) BKAD Kabupaten Malang tetap melakukan pengawasan terhadap progres realisasi APBD secara rutin.
Jika memang ada perangkat daerah (PD) yang memiliki anggaran lebih, dapat digeser ke kegiatan lain saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) mendatang.
Sebab, sering ditemukan banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan pagu.
“Sebagai contoh, ada proyek dengan pagu Rp 100 juta, tetapi lelang dimenangkan dengan harga penawaran di bawahnya. Maka, sisanya akan dialokasikan untuk kegiatan lain,” kata Yetty.
Selain itu, untuk memaksimalkan serapan anggaran, pihaknya mendorong kepala PD melaksanakan lelang dini.
Dengan begitu, kegiatan dapat segera dimulai dan anggaran segera terserap. (yun/nay)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana