Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

Setoran PBB Kabupaten Malang Masih Rendah

Mahmudan • Sabtu, 18 Mei 2024 | 18:15 WIB
JEMPUT BOLA: Petugas Bapenda Kabupaten Malang melayani warga yang membayar pajak di kantor Desa Toyomarto, Singosari tahun lalu.
JEMPUT BOLA: Petugas Bapenda Kabupaten Malang melayani warga yang membayar pajak di kantor Desa Toyomarto, Singosari tahun lalu.

 

KEPANJEN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang harus bekerja ekstra keras lagi untuk menggenjot pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Sebab realisasinya masih rendah. Hingga Mei minggu kedua terealisasi Rp 10,74 miliar. Itu termasuk 10,21 persen dari total target Rp 105,22 miliar.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara memaparkan penyebab rendahnya realisasi PBB. “Distribusi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)  baru selesai April lalu. Sedangkan jatuh temponya masih Agustus depan,” ujar Made.

Pejabat eselon II B itu optimistis setoran PBB akan meningkat. Hingga penutupan Agustus depan, pihaknya masih mempunyai waktu sekitar tiga sampai empat bulan untuk mengedukasi wajib pajak (WP).

Menurut dia, rendahnya capaian PBB pada enam bulan pertama merupakan hal wajar. Biasanya, dia mengatakan, WP akan berbondong-bondong membayar pajak terutang ketika pertengahan tahun. Yakni sekitar Juni sampai Juli depan.

Meski begitu, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan capaiannya. “Kami akan melakukan giat BMW (Bapenda Menyapa Warga) ke desa-desa,” lanjut mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang itu.

Pada 2023 lalu, giat tersebut sudah dilaksanakan 50 kali. Begitu pula tahun ini yang rencananya akan dilaksanakan giat sekitar 50 kali. Tahun ini, giat BMW tahun ini pertama dilaksanakan pada Maret lalu di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung. ”Giat selanjutnya sedang dijadwalkan,” kata dia.

Melalui BMW, dia mengatakan, masyarakat bisa membayar pajak tanpa harus datang ke kantor Bapenda. Utamanya untuk membayar PBB. Sebab, Bapenda akan melayani warga yang akan membayar pajak dengan mendatangi desa-desa.

Selain itu, giat BMW juga melayani pengurusan SPPT. Misalnya, SPPT yang diberikan pada Februari-Maret itu masih atas nama orang lain, sehingga pemilik tanah tidak berkenan membayar. Untuk itu, perlu adanya validasi kepemilikan sertifikat tanah sesuai nama dan alamatnya.

Giat tersebut diyakini sangat efektif untuk meningkatkan setoran PBB. Sebab, hal itu dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak. “Ketika masyarakat sudah sadar membayar pajak, aplikasi dan tempat pembayarannya ada, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kami,” jelasnya. (yun/dan).

Editor : Mahmudan
#PBB #Pemkab Malang #pajak bumi dan bangunan #realisasi PBB