KEPANJEN - Rombongan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) berkunjung ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang kemarin (2/7). Dalam kunjungan tersebut, para legislator menyorot kinerja bawaslu. Salah satunya upaya bawaslu untuk turut berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (parmas) pada Pilkada 2024, November depan.
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim Gunawan Wibisono HS menyampaikan, Bawaslu Kabupaten Malang mampu mendongkrak parmas, terutama pemilih pemula. Sebab, menurutnya, banyak anak-anak muda yang apatis dan kurang pengetahuan politik. Sehingga menjadi tugas bawaslu untuk memberikan pengetahuan kepada mereka.
“Tentunya bawaslu harus bisa menggandeng pihak lain, seperti bakesbangpol (badan kesatuan bangsa dan politik) dan disdik (dinas pendidikan) untuk memberikan pendidikan politik,” ujar Gunawan. Dengan demikian, parmas pada pilkada setidaknya sama dengan pemilu yang rata-rata sekitar 81 persen.
Mengacu data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, parmas untuk pemilihan DPRD Kabupaten Malang mencapai 81,39 persen. Itu dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 2.054.178 jiwa. Dengan demikian, dia melanjutkan, jumlah pengguna suara pada pemilihan DPRD Kabupaten Malang mencapai 1.677.835 jiwa. Sehingga 376.343 orang tidak memilih DPRD Kabupaten Malang.
”Biasanya untuk Pilkada, parmasnya relatif lebih rendah dari pileg dan pilpres,” kata Bakal Calon Bupati (Bacabup) Malang yang sedang menunggu rekom pencalonan dari DPP PDI Perjuangan tersebut.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang M. Wahyudi menyampaikan, pihaknya sudah memiliki berbagai program untuk meningkatkan parmas. Salah satunya Bawaslu Goes to Campus. “Kami juga bekerja sama dengan SMA untuk sosialisasi serentak,” ucapnya.
Mengacu pada Pilkada 2020 lalu, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke 99 SMA di Kabupaten Malang. Selain sosialisasi untuk parmas, pihaknya juga memberikan sosialisasi terkait partisipasi pengawasan proses Pilkada. “Parmas kami dorong. Kami berikan pengertian bahwa Pilkada menjadi tanggung jawab bersama. Jadi, pengawasan juga harus dilakukan semua elemen masyarakat,” pungkasnya. (yun/dan).
Editor : Mahmudan