KEPANJEN - Transaksi non-tunai dari Bank Jatim terus dimaksimalkan. Kali ini dengan meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) atau Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang dikerjasamakan dengan Pemkab Malang. Kemarin (5/8), Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Jatim dan Pemkab Malang ditandatangani di Javanine Resto, Kota Malang.
Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen Five Seodisa Adha Purnama Hidayat menyampaikan, fungsi KKPD sama dengan kartu kredit pada umumnya. Jika ada kebutuhan mendesak, dapat digunakan terlebih dahulu. Kemudian dapat dibayar ketika Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah turun.
“Ini bisa menjadi dana emergency bagi Pemkab Malang. Pelaporan anggaran juga lebih transparan, sehingga mutasi anggaran lebih jelas,” ucapnya kemarin.
Menurut Five, hal tersebut juga sebagai upaya mitigasi risiko hal-hal buruk lainnya. Transaksi cashless tersebut juga sudah dicanangkan oleh presiden RI sebagai upaya mengurangi peredaran uang tunai.
Ketika nanti sudah beroperasi, dia mengatakan, seluruh perangkat daerah (PD) akan menerima kartu kredit. Dengan demikian, transaksi cashless Bank Jatim akan semakin banyak. “Limit masing-masing PD akan berbeda, tergantung kebutuhannya. Sebab, ada PD yang membutuhkan pengeluaran besar. Limitnya nanti ditentukan oleh Pemkab,” ucap Five.
Sedangkan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Malang Wahyu Kurniati menyatakan, Pemkab Malang menyambut baik PKS dengan Bank Jatim atas penerbitan KKPD. Bahkan, Pemkab Malang berharap bisa segera mengimplementasikan program tersebut. “Harapan kami, paling lambat awal 2025 sudah bisa diaplikasikan,” ujarnya.
Menurutnya, KKPD dapat mempermudah pelaksanaan belanja daerah. “Sebagai contoh, pembayaran telepon, listrik, air, wifi, perjalanan dinas, dan ATK (Alat Tulis Kantor). Awal penerapan nanti, kami gunakan untuk jenis belanja itu. Berikutnya, kami akan meluaskan untuk belanja lain,” kata Wahyu.
Sehingga selain mempermudah belanja daerah, KKPD juga dapat mempercepat serapan belanja daerah. Kemudian, juga dapat membantu penerapan pemerintahan berbasis elektronik. Aktivitas transaksi non-tunai Pemkab Malang pun semakin meningkat. (yun/dan).
Editor : Mahmudan