TERUNGKAP alasan mengapa banyak perumahan di Bumi Kanjuruhan yang tidak kunjung menyerahkan PSU ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Di antaranya, pembangunan tidak sesuai site plan.
Misalnya lahan yang seharusnya untuk PSU, tapi dipakai untuk perumahan.
Baca Juga: Penyerahan PSU Masih Abu-Abu, Warga Terpaksa Patungan untuk Perbaiki Jalan
Selain itu, biasanya developer atau pengembang tidak segera menyerahkan PSU karena menunggu rumah terjual 100 persen.
”Setelah terjual 100 persen, baru developer melakukan verifikasi,” ujar Project Manager dan Marketing Manager The Araya Teguh Widjaja.
Untuk diketahui, The Araya merupakan satu di antara dua perumahan yang sudah menyerahkan PSU secara fisik.
Sedangkan lainnya sebatas penyerahan administrasi, bahkan banyak yang belum melakukan proses serah terima sama sekali.
Teguh mengatakan, The Araya berkomitmen mengikuti aturan.
Ketika membuat site plan, katanya, itulah yang harus menjadi komitmen pengembang.
Apabila hasilnya (pembangunan) tak sesuai (site plan), tentu pemerintah tak bisa menerima PSU.
Dia mencontohkan lahan yang awalnya untuk taman, justru beralih jadi rumah.
Untuk The Araya menggunakan prasyarat 60:40.
Yakni 60 persen lahan digunakan membangun rumah.
Sedangkan sisanya 40 persen sisanya lahan non-efektif alias PSU.
Bisa berupa jalan, taman, hingga fasilitas lain seperti masjid maupun lapangan olahraga.
Teguh menyarankan agar pemerintah memperketat pengawasan terkait izin perumahan.
Baca Juga: Penyerahan PSU Ratusan Perumahan di Malang Masih Abu-Abu
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya perumahan yang enggan menyerahkan PSU.
”Apabila sudah telanjur, sulit mengatasinya. Sehingga l1ebih baik mencegah dari awal,” kata dia. (iza/dan)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana