KEPANJEN - Dalam delapan bulan, angka stunting (pertumbuhan terhambat) di Kabupaten Malang fluktuatif alias naik turun.
Hasil bulan timbang berbaru pada Agustus lalu terungkap, 9.513 anak teridentifikasi stunting.
Itu merupakan 6,17 persen dari 154.292 anak yang diukur.
Tapi hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menyebutkan, angka stunting pada 2023 berkisar 19,5 persen.
Turun dibandingkan tahun sebelumnya, 2022 yakni 23 persen.
Karena itu, Bupati Malang H M. Sanusi berkomitmen akan terus berupaya menekan angka stunting.
Di antaranya melalui pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil maupun anak.
“Kami juga rajin mengedukasi ibu hamil untuk menerapkan pola hidup sehat,” ucap Sanusi.
Dengan upaya tersebut, Sanusi mengatakan, setidaknya tidak memunculkan kasus baru pada tahun berikutnya.
“Bersama kader kesehatan, kami harap penderita stunting bisa menurun sampai 50 persen pada tahun depan. Kemudian tahun depannya lagi (2026) bisa zero,” kata orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu.
Seperti diberitakan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang Gunawan Djoko Untoro menjelaskan, sebenarnya, stunting hanya berbicara tinggi badan (TB) dan usia.
Balita dinyatakan stunting harus disertai indikator lain, seperti pemenuhan gizi.
“Namun, pendek adalah gejala awal. Kemungkinan ada masalah tumbuh kembangnya,” kata dia. ”Tapi anak pendek belum tentu stunting,” tambahnya.
Sebagai informasi, indikator stunting yakni tinggi badan menurut usia dan kemampuan kognitif.
Jika ada balita yang memiliki tinggi badan di bawah tinggi ratarata balita seusianya yang dibarengi dengan penurunan kognitif, maka bisa dinyatakan stunting.
Namun karena pengukuran kognitif memerlukan pihak yang lebih ahli, pengkategorian stunting hanya berdasarkan tinggi badan menurut usia saja.
Terpisah, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto menyampaikan, salah satu program untuk mempercepat penurunan stunting yakni Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Menurut dia, dalam pelaksanaan PMT, perlu koordinasi antara pemerintah desa (pemdes), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Malang.
Utamanya dalam kelengkapan data. “Kami harus melakukan mapping dari 33 kecamatan.
Kemudian, wilayah stunting tinggi seperti Pujon, Ngantang, dan Jabung menjadi wilayah prioritas,” pungkasnya. (yun/dan)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana