DONOMULYO - Bencana banjir, longsor, jembatan ambrol dan tanah ambles di sejumlah titik jadi perhatian Bupati Malang H M. Sanusi.
Kemarin (29/11), Bupati Malang Sanusi langsung meninjau lokasi bencana.
Kunjungan pertama di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare.
Beberapa rumah di kawasan tersebut terendam air.
Dari Desa Tumpakrejo, Sanusi berlanjut ke Desa Kaliasri untuk meninjau jembatan ambrol.
Selepas dari Kalipare, Sanusi menuju Kecamatan Donomulyo dan Pagak, lalu titik terakhir di Kecamatan Bantur.
Di Jalan Hasanuddin, Desa Donomulyo, Sanusi meninjau jembatan sepanjang 40 meter yang terdampak banjir.
Namun hampir separuh konstruksinya rusak karena tergerus derasnya arus sungai.
Pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp 2 miliar untuk membangun jembatan tersebut.
“Harus segera diperbaiki. Anggarannya masuk ke anggaran dinas bina marga untuk tahun anggaran 2025,” ujar Sanusi yang didampingi beberapa pejabat eselon II saat meninjau jembatan tersebut.
Untuk kerusakan yang lain, Sanusi masih melakukan pendataan.
Yang jelas, setelah pendataan selesai, infrastruktur yang rusak akan segera diperbaiki.
Selain memperbaiki infrastruktur, Sanusi juga mengantisipasi bencana dengan menyiapkan masyarakat melalui desa tangguh bencana (Destana).
Sebab banjir yang ada di Malang Selatan bersifat tahunan.
Akibat letak geografis beberapa daerah yang berbentuk cekung.
Sedangkan untuk dana darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang tidak menyediakan anggaran khusus.
Alasannya, setiap bencana memiliki tingkatan yang berbeda.
“Karena kami sifatnya menanggulangi, jadi menyediakan barang-barang darurat seperti sembako,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Ichwanul Muslimin kemarin.
Ketika bencana dinilai parah dan berdampak besar, penanganannya harus melibatkan dinasdinas terkait.
Seperti jembatan yang ambrol karena banjir, dia mengatakan, penanganannya langsung diserahkan Dinas pekerjaan umum dan Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang.
Lalu apabila ada masyarakat yang rumahnya rusak karena bencana, langsung ditangani dinas sosial (dinsos).
“Biasanya ada tambahan sumbangan juga dari Basznas. Kalau masih belum mencukupi bisa kami carikan dari dana belanja tidak tetap (BTT),” lanjut Ichwan.
Namun, dia mengatakan, penggunaan dana BTT harus melalui serangkaian prosedur yang ketat.
Mulai dari tujuan penggunaan hingga realisasinya dikawal ketat.
Sebab sifatnya kondisional. (aff/dan)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana