Rp 15.000 Per Porsi, Pemkab Tunggu Juknis Pusat
KEPANJEN – Meski Pemerintah Pusat sudah merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa TK sampai SMP, Kabupaten Malang belum menerima kucuran dana.
Oleh karena itu, pelaksanaannya sementara ini menggunakan biaya dari sekolah.
Sebenarnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bisa mengalokasikan biaya realisasi MBG di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Akan tetapi pemerintah pusat belum mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) maupun petunjuk pelaksanaan (juklak), pihaknya tidak mengalokasikan di APBD.
“Kami tetap menyiapkan dengan melanjutkan uji coba. Nanti sekitar tanggal 20 Januari depan (uji coba MBG) di SMP NU Kepanjen. Kemudian ada lagi di salah satu sekolah di Ngantang. Kami akan meng koordinir kegiatannya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang Suwadji beberapa waktu lalu.
Ada ratusan ribu siswa SD-SMP di Kabupaten Malang yang akan menikmati program MBG.
Masing-masing siswa mendapat jatah satu porsi makanan, dengan biaya RP 15 ribu.
Sebelumnya, uji coba telah dilakukan di sembilan sekolah.
Yakni, SDN 2 Sitirejo Wagir, SDN Penarukan Kepanjen, SMPN 1 Poncokusumo, SMPN 2 Gondanglegi, SDN Kedungsalam 2 Donomulyo, SDN Ngadirejo 1 Kromengan, SDN Ngadirejo 3 Kromengan, SDN Baturetno 1 Singosari, dan SDN Sukomulyo 4 Pujon.
Dari hasil uji coba MBG tersebut, Suwadji mengatakan, anak-anak menyambut antusias.
Apalagi, banyak anak-anak yang tidak sarapan.
Sehingga dengan adanya program MBG, anak-anak mendapatkan asupan pada pagi hari dengan gizi yang cukup.
Suwadji mengatakan, uji coba tersebut berbeda dengan kegiatan MBG yang sudah realisasikan oleh TNI dan berlangsung sejak Senin lalu (6/1).
Sebab, uji coba yang mereka lakukan langsung berkoordinasi dengan sekolah setempat.
“Kalau dari Badan Gizi Nasional (BGN), setiap daerah sudah ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tapi kami belum ada komunikasi,” kata pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.
Meskipun belum ada juknis dan juklak, pemkab sudah melakukan pendataan.
Total ada 311.434 siswa bakal menikmati program MBG.
Mereka berasal dari TK, PAUD, SD, dan SMP.
Jumlahnya akan bertambah jika digabung siswa RA, MI, MTs, serta lansia dan ibu hamil.
“Dukungan anggaran juga akan disiapkan pemkab. Nominalnya masih belum ditentukan,” katanya.
”Begitu ada arahan dari pusat, kebutuhannya nanti akan dihitung oleh DPRD dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” kata dia.
Hal tersebut pun sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025. (yun/dan)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana