Masih Ada 333 Kilometer Jalan Rusak di Kabupaten Malang
Mahmudan• Senin, 3 Februari 2025 | 00:20 WIB
INFRASTRUKTUR: Beberapa kendaraan melintasi kawasan jalan berlubang di area Jalur Lingkar Barat (Jalibar) Kepanjen. Awal Februari 2025 ini diharapkan bisa dimulai pengerjaan perbaikan jalan.
Butuh Dana Rp 312 M
KEPANJEN - Masih banyak jalan rusak di Kabupaten Malang, meskipun tiap tahun ada perbaikan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang mengungkapkan, tahun ini tercatat ada 333 kilometer jalan dalam kondisi rusak.
“Menurut hasil penghitungan, masih ada sekitar 20 persen jalan yang rusak dari total panjang jalan 1.668,7 kilometer. Baik rusak ringan, sedang, dan tinggi,” ucap Kepala DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma, Jumat lalu (31/1).
Pria yang akrab disapa Oong itu menyebut, salah satu jalan rusak yang perbaikannya menjadi prioritas pada 2025 adalah Jalan Ir. Soekarno atau Jalur Lingkar Barat (Jalibar) Kepanjen.
“Bulan ini sudah pengadaan. Survei lapangan juga sudah dilakukan. Dalam waktu dekat dapat pengerjaan fisik,” imbuh pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.
Perbaikan yang dilakukan masih berupa penanganan sapu lobang (salob).
Oleh karena itu, dia melanjutkan, tahun ini akan diperbaiki dengan hotmix Asphalt Concrete Wearing Course (ACWC) atau campuran aspal dan beton.
Seperti diberitakan, anggaran untuk perbaikan Jalibar dialokasikan Rp 2 miliar.
Itu hanya untuk perbaikan perkerasan jalan yang rusak.
Paling parah di sekitar SPBU Jalibar dengan panjang sekitar 30 meter.
Di sana terdapat puluhan titik lubang dengan kedalaman bervariasi.
Pemeliharaan pun akan rutin dilaksanakan.
Anggarannya menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan.
Dia mengatakan, perbaikan jalan rusak yang mencapai ratusan kilometer tersebut membutuhkan dana cukup besar.
Diperkirakan mencapai Rp 312 miliar.
Namun untuk penyelesaian jalan rusak akan dilakukan bertahap.
Setiap triwulan dilakukan perencanaan untuk penanganan jalan, baik peningkatan jalan maupun rehabilitasi.
Dia menyebut, jalan dengan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) atau volume lalu-lintas yang tinggi akan menjadi prioritas.
“Jalan dengan LHR tinggi itu seperti Jalan Krebet-Gondanglegi, Jalan Kendalpayak-Kepanjen, dan Jalibar. Kami upayakan di jalan itu tidak berlubang,” terangnya.
Oong juga menjelaskan, meskipun perencanaan penanganan jalan sudah tuntas pada akhir 2024 lalu, tapi terdapat penundaan dalam proses kontrak.
Hal itu terjadi karena ada beberapa pembatasan dana transfer pemerintah pusat ke daerah.
“Makanya kegiatan dengan dana dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) itu sudah pengadaan. Mungkin yang kami rencanakan itu senilai Rp 18 miliar. Sedangkan total alokasi kami Rp 312 miliar,” pungkasnya. (yun/dan)
