KEPANJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat (RS) di dua lokasi, yakni di Bantur dan Tumpang.
Masing-masing titik membutuhkan anggaran sekitar Rp 100 miliar, sehingga totalnya butuh Rp 200 miliar.
Namun biayanya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Pengusulan pembangunan SR setara SD-SMP tersebut untuk menindaklanjuti surat dari Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf pada pertengahan Maret lalu.
Dalam surat yang ditujukan ke bupati/wali kota dan gubernur tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) minta pemda mengusulkan pembangunan SR.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang Suwadji menyebut, selain mengusulkan pembangunan SR baru, pihaknya juga menyiapkan alternatif revitalisasi gedung lama untuk diubah menjadi SR. dung sekolah) di empat kecamatan.
Yaitu di Singosari, Dampit, Sumberpucung, dan Turen. Itu alternatif yang sudah ada gedungnya,” ujar Suwadji.
Hingga kini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Mulai dari kapasitas gedung hingga kurikulum yang diterapkan di SR.
Termasuk ketentuan bagi siswa-siswi dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya bersekolah di sekolah negeri.
Dia mengatakan, usulan SR di Bantur dan Tumpang masih berupa tanah.
Sehingga harus mendirikan bangunan terlebih dahulu. “Di Tumpang itu lokasi tepatnya Desa Jeru,
lahannya milik pemkab. Kedua di Bantur tepatnya Desa Srigonco yang juga tanah pemkab,” kata Suwadji.
Jika dua lokasi tersebut terkendala, pihaknya menyiapkan lahan alternatifnya di Wonokerto, namun tapi statusnya Tanah Kas Desa (TKD).
“Nantinya kalau disetujui, akan diproses tukar-menukarnya,” imbuh pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.
Dia mengatakan, usulan tersebut disampaikan melalui proposal.
Di dalam proposal memuat berbagai ketentuan.
Di antaranya lokasi lahan yang minimal berupa tanah dengan luas 5-10 hektare.
Kemudian lahan tersebut milik pemerintah dan tidak bersengketa yang disertai bukti legalitas, hingga usulan kemampuan kapasitas daya tampung rombel.
Dengan catatan, satu kelas berisi 25 siswa.
Selain ketersediaan lahan di Bantur dan Tumpang, pihaknya juga mempertimbangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Sebab, salah satu tujuan dibentuknya SR yakni meningkatkan minat belajar dan mengurangi angka putus sekolah.
Dengan sasaran anak dari keluarga prasejahtera.
Seperti diberitakan, Bupati Malang H M. Sanusi mengatakan, seluruh pembiayaan pengadaan SR berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Pemkab Malang hanya perlu menyiapkan lahan. Lahan tersebut harus aset Pemkab Malang dan bukan lahan sengketa.
“Gedung, sarana, prasarana, sampai SDM semuanya dari pemerintah pusat. Biaya satu sekolahnya sekitar Rp 100 miliar,” ucap Sanusi.
Dia juga menyebut, sekolah negeri yang sudah ada akan tetap dimaksimalkan kualitasnya.
Sehingga bagi yang tidak bisa masuk di SR, masih tetap bisa bersekolah di sekolah tersebut.
“Harapannya, semua masyarakat Kabupaten Malang, kualitasnya semakin bagus. Karena semua punya kesempatan untuk mengakses pendidikan,” pungkas. (yun/dan)
Editor : A. Nugroho