MALANG – DPRD Kabupaten Malang mulai membahas arah pembangunan lima tahun ke depan. Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dewan menggelar rapat pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Rabu (9/4) lalu.
Rapat tersebut dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang. Ketua Bapemperda, Fathur Rohman, menyampaikan bahwa pembahasan Ranwal ini penting untuk memastikan visi dan misi kepala daerah terpilih bisa segera dijalankan.
“Ranwal ini menjadi dasar penyusunan dokumen RPJMD yang nantinya akan dibahas di forum paripurna pertengahan bulan ini,” ujarnya.
RPJMD 2025–2029 merupakan penyempurnaan dari rancangan teknokratik sebelumnya, dan disusun mengacu pada visi-misi Bupati Sanusi dan Wakil Bupati Lathifah Shohib.
Dokumen ini juga menyesuaikan arah kebijakan nasional dan provinsi agar sejalan dengan RPJMN dan RPJPN.
Kepala Bappeda, Tomie Herawanto, memaparkan bahwa ada lima misi utama dalam RPJMD. Di antaranya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM, pembangunan ekonomi inklusif dan ramah lingkungan, reformasi birokrasi, stabilitas sosial budaya, serta pemerataan infrastruktur.
“Isu strategis seperti kemiskinan, literasi, ekonomi hijau, hingga digitalisasi jadi fokus utama lima tahun ke depan,” terang Tomie.
RPJMD ini juga ditopang sejumlah indikator, mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan IPM, transformasi digital, hingga akses air bersih dan konektivitas wilayah. Diharapkan, dokumen ini mampu menjawab kebutuhan dan tantangan Kabupaten Malang hingga 2029 mendatang.