BANTUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus menindaklanjuti usulan pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
Senin lalu (14/4), Camat Bantur Bayu Jatmiko mendampingi Kementerian Sosial (Kemensos) meninjau kelayakan lahan yang disiapkan untuk SR.
Lokasinya di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Bisa Start Juli di Kota Malang
Camat Bantur Bayu Jatmiko memaparkan, lahan di dekat Jembatan Pelangi, Bantur itu merupakan aset Pemkab Malang.
Luasnya sekitar 9,6 hektare.
Saat ini, di sekitar lokasi juga sedang dilaksanakan pembangunan jalan nasional.
Secara umum, lahan tersebut sekarang disewa oleh pihak lain dan masih dimanfaatkan sebagai perkebunan tebu.
”Pemerintah pusat melalui Kemensos RI hanya butuh lahan sekitar 5 hektare untuk SR,” ujar Bayu kemarin (16/4).
Jika nanti dinilai layak, maka akan dibangun SR di lahan tersebut.
Sehingga masih akan dilakukan kajian untuk menentukan kelayakan lahan.
“Jika lolos survei dan berhasil dibangun SR, maka menjadi kebanggaan tersendiri sebagai bagian masyarakat pesisir Malang Selatan,” kata dia.
Apalagi di kecamatan tersebut juga baru saja mendapat proyek jalan nasional, yakni Jalan Gondanglegi Balekambang.
Dengan demikian, dia berharap dapat mendongkrak perekonomian dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Malang Selatan.
Seperti diberitakan, sebelumnya Pemkab Malang sudah mengusulkan pendirian SR di dua titik.
Yakni di Kecamatan Bantur (Desa Srigonco) dan Tumpang (Desa Jeru).
Baca Juga: Operasional Sekolah Rakyat Rp 100 Miliar Per Tahun
Dengan adanya RS, anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera bisa bersekolah tanpa mengeluarkan biaya.
Sementara itu, Bupati Malang H M. Sanusi mengatakan, seluruh pembiayaan pengadaan SR tersebut dari Kemensos RI.
Pemkab Malang hanya menyiapkan lahan.
Lahan tersebut harus aset Pemkab Malang dan bukan lahan sengketa.
“Gedung, sarana, prasarana, sampai SDM semuanya dari pemerintah pusat. Biaya satu sekolahnya sekitar Rp 100 miliar,” ucap Sanusi beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Kampus Poltekom Diusulkan Jadi Tempat Sekolah Rakyat
Dia juga menyebut, sekolah negeri yang sudah ada akan tetap dimaksimalkan kualitasnya.
Sehingga, bagi yang tidak bisa masuk di sekolah rakyat, masih tetap bisa bersekolah di sekolah tersebut.
“Harapannya, semua masyarakat Kabupaten Malang, kualitasnya semakin bagus. Karena semua punya kesempatan untuk mengakses pendidikan,” kata politisi PDIP itu. (yun/dan)
Editor : A. Nugroho