RENCANA pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Malang terus dimatangkan.
Setelah peninjauan dari staf Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU), kemarin (28/4) giliran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang turut meninjau calon lahan.
Lokasi tepatnya di dekat Jembatan Pelangi, Kecamatan Bantur.
Peninjauan dilakukan sekitar pukul 13.30 bersama Forum Komunikasi Kepala Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang dan Forum Komunikasi Kecamatan (Forkopimcam) Bantur.
Khofifah turut ditemani Bupati Malang H M. Sanusi.
”Nanti ada SD, SMP, dan SMA itu membutuhkan lahan standar 6 hektare. Ini lebih dari 6 hektare,” ucap Khofifah di tengah meninjau lahan yang saat ini masih ditanami tebu.
Luas di sana sekitar 9,7 hektare.
Meskipun ada dua lokasi yang diusulkan, namun lahan di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur menjadi prioritas.
Sebab, lahan itu sudah lebih siap untuk dibangun dibandingkan dengan lahan yang ada di Desa Jeru, Kecamatan Tumpang.
Lahan di Desa Jeru tersebut merupakan taman buah yang di dalamnya masih terdapat banyak pohon-pohon besar.
Di Kabupaten Malang, masing-masing jenjang Sekolah Rakyat rencananya ada tiga rombongan belajar (rombel).
Satu rombel berisi 25 siswa.
Sehingga, masing-masing jenjang bisa menampung 75 siswa.
Jika ditotal, keseluruhan ada 225 anak.
”Bed (tempat tidur) yang dibutuhkan tentu sejumlah siswa yang nanti akan belajar di sini. Jadi kalau tiga kelas, berarti butuh 225 bed,” tambah Khofifah.
Pendanaan untuk membangun Sekolah Rakyat tersebut cukup besar. Estimasinya senilai Rp 200 miliar.
Karena sekolah tersebut berkonsep boarding school dengan kualitas infrastruktur berstandar internasional.
”Dari Rp 200 miliar itu, Rp 100 miliar dari APBN dan Rp 100 miliar dari swasta. Saya sudah mengomunikasikan dengan Datuk Tahir dari Tahir Foundation. Beliau yang diundang presiden untuk membantu proses sekolah rakyat ini,” imbuhnya. (yun/by)
Editor : A. Nugroho