DONOMULYO – Impor daging kambing dan domba berdampak terhadap penjualan peternak di Bumi Kanjuruhan.
Penjualan merosot, apalagi harganya juga ikut anjlok.
Keluhan itu disampaikan Himpunan Peternak Domba-Kambing Indonesia (HPDKI) setelah dialog bersama Ombudsman RI dan Bupati Malang HM Sanusi di halaman Mukodam Farm, Dusun Sidorejo, Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo kemarin (1/5).
Baca Juga: Pekan Ini Ratusan Hewan Ternak Bakal Divaksin
Ketua Bidang Kambing dan Domba Potong Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HPDKI Martinus Alexander mengungkap, secara nasional ada 38 ribu ton daging kambing dan domba yang diimpor selama 2024.
Dari jumlah tersebut, dia tidak bisa memastikan tonase impor daging dari Kabupaten Malang.
“Dari Jawa Timur memang tidak ada izin daging impor. Tapi daging impor ini masuk dari Jakarta, kemudian dibawa ke Kabupaten Malang. Jadi tidak bisa dihitung jumlahnya,” ujarnya setelah dialog kemarin.
Banyaknya impor tersebut diketahui ketika adanya penurunan harga daging setelah Idul Adha 2024.
Baca Juga: 27 Ekor Kambing Hangus Terpanggang di Kandang Petungsewu Kabupaten Malang
Dari yang normalnya Rp 60 ribu sampai Rp 65 ribu per kilogram merosot menjadi Rp 42 ribu sampai Rp 45 ribu per kilogram.
Padahal stok di dalam daerah masih melimpah.
Bupati Malang H M. Sanusi menyampaikan, karena adanya keluhan tersebut, HPDKI menggelar dialog bersama Ombudsman RI.
Salah satu tujuannya untuk melindungi nasib peternak kambing dan domba.
“Agar harga daging kambing dapat dikondisikan, sehingga tidak ada penurunan harga yang membuat para peternak rugi,” ucap orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) RI Agung Suganda segera mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan itu.
Pihaknya mendukung HPDKI yang mewakili peternak untuk mengembangkan kelembagaan klaster peternakan domba dan kambing.
“Kami juga akan mengumpulkan importir, HPDKI, maupun asosiasi lainnya untuk menyerap hasil panen peternak domba dan kambing untuk mengisi ruang yang sebelumnya dipenuhi produk dari luar,” kata Agung.
Selain itu, pihaknya akan lebih mendorong ekspor produk peternakan.
Seperti ekspor daging kambing dan domba untuk memenuhi kebutuhan di Brunei Darussalam.
Sedangkan anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut, pihaknya bersama Dirjen PKH akan berupaya tidak memberikan kuota impor daging lagi.
Baca Juga: Peternak Susu Kambing Kesulitan Memasarkan Produk
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pengembangan peternakan.
Selain itu, pihaknya juga mendorong supaya peternak mengembangkan klaster peternakan secara mandiri.
”Inisiatif publik seperti ini penting bagi ombudsman untuk melakukan back-up. Karena ini betul-betul membantu dan meringankan beban pemerintah,” ucapnya.
Sebab, pengembangan tersebut dilakukan secara mandiri tanpa bantuan pemerintah.
Para peternak memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Saya dapat informasi, hari ini (kemarin, 1/5) harga daging kambing sudah Rp 60 ribu per kilogram. Mudah-mudahan bisa kembali ke Rp 70–80 ribu per kilogram,” pungkasnya. (yun/dan)
Editor : A. Nugroho