KEPANJEN - Tahun depan, alokasi dana belanja daerah ditambah. Hal itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Penambahan tersebut disampaikan oleh Bupati Malang H M. Sanusi
“Belanja daerah kami rencanakan sebesar Rp 5,0 triliun atau naik 1,19 persen dibanding APBD induk 2025 yang hanya Rp 5,02 triliun,” ujar Sanusi.
Dia mengatakan, penambahan dana belanja tersebut masih bersifat indikatif. Sebab, hingga saat ini masih belum terdapat informasi resmi tentang penetapan alokasi pagu definitif. Utamanya terkait pendanaan dari transfer fiskal 2026.
Sedangkan kebijakan belanja daerah tahun ini diarahkan supaya memenuhi tiga hal. Yakni pengelolaan belanja secara proporsional, efisiensi belanja, dan efektivitas belanja. Pengelolaan secara proporsional diterapkan dengan mengalokasikan anggaran sesuai bobot kepentingan, urgensi program, dan kemampuan pelaksanaan perangkat daerah (PD). Efisiensi belanja diterapkan melalui pengendalian belanja operasional dan mengutamakan belanja produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan daya saing daerah. Efektivitas belanja diterapkan dengan memastikan setiap alokasi anggaran berdampak nyata terhadap pencapaian sasaran strategis dan prioritas pembangunan daerah.
“Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi penunjang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu. Dia mencontohkan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN akan diberikan secara terukur. Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas ASN.
Selanjutnya juga untuk pemberian reward atau hadiah bagi pemerintah desa (pemdes) yang memiliki kinerja baik. Di antaranya jika mampu lunas pajak daerah tepat waktu. Ketahanan pangan, kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta infrastruktur juga tetap menjadi prioritas pembangunan Pemkab Malang.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Alayk Mubarrok menyampaikan, dalam rapat bersama badan anggaran (banggar), belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, program-program akan diarahkan untuk peningkatan ekonomi dan perwujudan ketahanan pangan. Seperti pengembangan UMKM dan pertanian. Sebab, pertanian termasuk potensi di Kabupaten Malang yang dapat mendukung program prioritas pemerintah pusat. Salah satunya melalui suplai bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). “Namun, infrastruktur akan tetap kami perhatikan. Ekonomi juga akan semakin meningkat jika infrastrukturnya memadai,” pungkasnya.(yun/dan)
Editor : A. Nugroho