KEPANJEN - Perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) di sekolah negeri masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Pemkab Malang. Oleh karena itu, tahun ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang merumuskan program revitalisasi dan rehabilitasi. Total ada 136 sekolah yang mendapat perhatian.
Dengan rincian, 32 sekolah mendapat alokasi anggaran untuk revitalisasi dan 104 sekolah mendapat alokasi untuk rehabilitasi (selengkapnya baca grafis). Kepala Disdik Kabupaten Malang Suwadji menyampaikan, sebelumnya revitalisasi hanya diplot untuk 47 sekolah. Yakni 39 SD dan 8 SMP negeri. Namun, pada tahap kedua atau saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025, ditambah alokasi perbaikan untuk 57 sekolah.
”Perbaikan tersebut masih berproses. Saat ini kemungkinan sudah finishing,” ucap dia. Menurut data Disdik Kabupaten Malang, terdapat 282 sekolah negeri yang mengalami kerusakan. Terdiri dari 206 SD dan 76 SMP. Kerusakan tersebut dibagi menjadi tiga macam. Dengan rincian, 94 SD rusak berat, 66 SD rusak sedang, dan 4 SD rusak ringan.
Sedangkan untuk jenjang berikutnya, ada 19 SMP yang rusak berat, 4 SMP rusak sedang, dan 53 SMP rusak ringan. Rata-rata kerusakannya terjadi pada bagian atap, plafon, dan rangka atap. Itu terjadi karena beberapa hal. Bisa karena bencana alam maupun bangunan yang memang sudah lapuk.
”Contoh sekolah yang sudah direvitalisasi yakni SDN 4 Lebakharjo,” ujar pejabat eselon II B Pemkab Malang itu. Sebelumnya, atap tiga ruang kelas di sana ambrol akibat hujan beberapa hari pada awal 2025. Itu terjadi pada ruang kelas 2, 3, dan 4. Karena kerusakan itu, satu ruangan diisi dengan dua kelas.
Kelas 6 digabungkan dengan kelas 4. Sementara kelas 3 digabungkan dengan kelas 2. Sedangkan kelas 5 digabungkan dengan kelas 1. ”Berdasar hasil verifikasi lapangan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran, pada 2025 dialokasikan anggaran Rp 14,34 miliar,” tambah Suwadji.
Perbaikan masing-masing ruang dianggarkan Rp 100 juta. Sehingga setiap sekolah mendapat alokasi yang berbeda sesuai kerusakan ruangannya. Tahun ini, prioritas perbaikan dialokasikan untuk sekolah rusak berat. Dengan demikian, masih ada 101 SD dan 45 SMP yang belum mendapat alokasi anggaran untuk perbaikan.
”Pak Bupati dan DPRD berkomitmen pada 2026 setidaknya sekolah dengan kerusakan berat maupun sedang sudah ditangani,” ucap mantan Camat Kepanjen itu. Perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Seperti lewat program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, APBD, dan pokok pikiran (pokir) DPRD.
Sedangkan pelaksanaannya dilakukan secara swakelola. Artinya, pelaksana perbaikan sekolah dari komite sekolah. Selama perbaikan, jadwal belajar mengajar siswa-siswi pun akan menyesuaikan. Seperti dijadikan dua gelombang. Keputusannya disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing sekolah.
Di tempat lain, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zia’ul Haq juga menarget bakal menuntaskan perbaikan sekolah rusak pada 2026. Sebab, perbaikan sekolah tersebut dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah. ”Kami akan menyelesaikannya dalam dua tahap. Tahap pertama pada 2025 dan tahap kedua pada 2026,” kata dia.
Dia menyebut, selain perbaikan sekolah, masih ditemukan sekolah yang fasilitasnya masih belum layak. Sebagai contoh, perpustakaan yang dijadikan satu dengan ruangan lainnya, seperti ruang kesehatan. Itu dapat mengganggu kenyamanan saat berkunjung ke perpustakaan. Padahal, perpustakaan merupakan ruang penting untuk meningkatkan minat baca anak-anak. (yun/by)
Editor : A. Nugroho