KEPANJEN – Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bumi Kanjuruhan masih jauh dari target. Dari total 233 unit yang harus berdiri hingga akhir 2025, baru separonya yang terealisasi.
Data Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang mencatat, hingga awal November baru ada 110 SPPG yang selesai dibangun. Dari jumlah itu, 87 di antaranya sudah beroperasi, sedangkan 23 masih tahap persiapan.
Kepala DKP Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi mengakui, pencapaian tersebut masih jauh dari harapan. ”Akhir tahun kurang dari dua bulan, sepertinya kami belum bisa memenuhi target itu,” ujarnya kemarin (9/11).
Berdasarkan tren pembangunan, dalam sebulan hanya bisa ditambah sekitar 30 hingga 50 unit SPPG. Sebagai perbandingan, pada September lalu baru 35 SPPG yang aktif. Sementara Oktober meningkat menjadi sekitar 80-an unit.
Mahila menjelaskan, pembangunan SPPG memang tidak bisa dikebut. Ada sejumlah ketentuan teknis yang harus dipenuhi, mulai dari penentuan lokasi hingga pemenuhan tenaga kerja. Berdasarkan petunjuk Badan Gizi Nasional (BGN), penempatan SPPG harus merata dan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di tiap kecamatan.
Lokasinya pun harus mudah dijangkau, maksimal berjarak 6 kilometer atau sekitar 30 menit perjalanan agar kualitas makanan tetap terjaga. ”Jika jaraknya terlalu jauh, kualitas makanan bisa menurun karena waktu tempuh yang lama,” terang Mahila.
Tak hanya itu, SPPG yang selesai dibangun belum tentu langsung beroperasi. Sebab, harus menunggu kelengkapan sumber daya manusia seperti kepala satuan, ahli gizi, akuntan, hingga relawan. Selain itu, pelaksana di daerah juga masih menunggu pencairan anggaran dari BGN.
Meski begitu, upaya percepatan terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Malang membentuk Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis (Satgas MBG) untuk mempercepat proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. ”Kami terus koordinasi agar realisasi pembangunan bisa dipacu,” tegas Mahila yang juga menjabat Sekretaris I Satgas MBG.
Adapun penyedia SPPG di daerah tidak hanya dari pemerintah, tapi juga melibatkan unsur TNI, kepolisian, dan yayasan swasta. Pemkab Malang sendiri telah menyiapkan lahan aset di tiga lokasi. Yakni Turen, Kalirejo (Lawang), dan Banturejo (Ngantang) yang akan digunakan dengan sistem pinjam pakai.
Melalui kolaborasi lintas sektor itu, Pemkab berharap target pembangunan SPPG bisa segera terkejar, sehingga layanan makanan bergizi gratis bagi pelajar, ibu hamil, menyusui, dan balita di Kabupaten Malang bisa lebih merata. (yun/adn)
Editor : A. Nugroho