KEPANJEN - Hampir seluruh dinas atau perangkat daerah (PD) di Pemkab Malang terkena efisiensi anggaran pada tahun depan. Rata-rata penurunannya 59,6 persen di masing-masing dinas. Sesuai arahan Bupati Malang H M. Sanusi saat rapat paripurna dua pekan lalu, tiap PD diminta menyesuaikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan.
Secara umum, rencana belanja daerah pada 2026 berada di angka Rp 4,47 triliun. Alokasi tersebut menurun Rp 547,03 miliar dibanding rencana belanja daerah tahun ini, yang berada di nominal Rp 5,02 triliun.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPCPCK) Kabupaten Malang Farid Habibah menyampaikan, pengurangan anggaran belanja yang diterima pihaknya sekitar 40 sampai 50 persen.
”Berdasar laporan terakhir, kami tahun depan menerima sekitar Rp 80 miliar. Sedangkan tahun ini masih sekitar Rp 125 sampai Rp 135 miliar,” ujar dia, kemarin (8/12). Anggaran tersebut sudah termasuk belanja operasional dan modal. Padahal, masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Misalnya infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase lingkungan serta rumah layak huni. Sinergi dengan program pemerintah pusat juga harus dimaksimalkan. Seperti program 3 juta rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni.
Untuk mengatasi efisiensi tersebut, pihaknya juga mencari sumber pendanaan lain yang masih memungkinkan. Seperti kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk bantuan sosial (bansos) bedah rumah. Jika memungkinkan, dia berharap ada tambahan dari swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
”Oleh karena itu, kami harus melakukan pemetaan ulang sasaran program yang menjadi prioritas, Kami lihat dari urgensi penanganannya,” imbuh pejabat eselon II B Pemkab Malang itu. Meski terdapat pemangkasan anggaran, dia mengupayakan program-program untuk kebutuhan masyarakat tetap berjalan dan kuantitasnya bisa meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Sehingga pemangkasan yang dilakukan bakal berfokus pada belanja makanan dan minuman (mamin), acara seremonial, dan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK). ”Semua belanja operasional itu dipangkas, kecuali gaji,” kata Habibah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto memastikan program pelayanan dasar tahun depan tetap berjalan. Seperti pemenuhan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi untuk menurunkan kemiskinan.
”Kami juga bersinergi dengan program pemerintah pusat, tetapi menyesuaikan skala prioritas,” ucapnya. Program yang belum tuntas pun akan dilaksanakan pada tahun depan. Menyesuaikan perencanaan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2025-2029. Misalnya saja rehabilitasi sekolah yang belum tuntas 100 persen pada 2025. Itu akan dilanjutkan pada 2026 hingga 2029, menyesuaikan kondisi anggaran.
Di antara perangkat daerah dan unit kerja Pemkab Malang, ada satu unit kerja milik yang anggaran belanjanya bertambah. Yakni RSUD Ngantang. Penambahannya sekitar Rp 2,4 miliar dibanding tahun ini. Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk percepatan optimalisasi pelayanan kesehatan di RSUD Ngantang. Dukungan anggaran untuk belanja operasional dan dokter spesialis.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarrok menyampaikan, meski ada pemangkasan anggaran belanja, pemerataan pelayanan kesehatan harus tetap menjadi fokus Pemkab Malang. Menurut dia, di Malang bagian barat, belum ada fasilitas kesehatan (faskes) yang memadai. Sehingga masyarakat biasanya memilih ke Kota Batu untuk menerima pelayanan kesehatan.
”Kami berharap, minimal dalam waktu lima tahun ke depan, di Malang bagian barat sudah berdiri faskes dengan kualifikasi layanan setara rumah sakit swasta,” papar anggota dewan dari fraksi PDIP itu. Oleh karena itu, pihaknya mendukung adanya tambahan anggaran sebagai fasilitasi bertahap secara multiyears. (yun/by)
Editor : A. Nugroho