KEPANJEN - Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bakal mendapat pendampingan intensif dari pemerintah. Pada triwulan ketiga tahun ini, sudah dilaksanakan pembinaan supaya koperasi dapat berjalan optimal. Untuk melaksanakannya, Pemkab Malang sudah mengeluarkan dana sekitar Rp 400 juta dari APBD.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop-UM) Kabupaten Malang Tito Fibrianto Hadi Prasetya menyampaikan, anggaran bimtek itu dikeluarkan untuk konsumsi, pemateri, dan keperluan lainnya. ”Bimtek tersebut diikuti 3.120 orang dari 33 kecamatan. Per KDKMP, ada delapan peserta yang mengikutinya. Yakni lima pengurus dan tiga pengawas,” kata dia.
Bimtek tersebut berlangsung dalam satu hari di masing-masing kecamatan. Selain bimtek yang diselenggarakan pemkab, juga ada bimtek dari pemerintah pusat. ”Bimtek dari pusat itu dilaksanakan setelah kami memberikan bimtek menggunakan APBD,” kata pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.
Selama bimtek, pengurus dan pengawas diberikan materi terkait tugas, fungsi, dan kewajibannya masing-masing. Salah satu pematerinya berasal dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Jika tidak ada bimtek, dikhawatirkan pengurus akan mengelola koperasi seperti perusahaan.
Padahal, orientasi koperasi dan perusahaan sangat berbeda. Koperasi berorientasi pada kesejahteraan anggota. Supaya mendapatkan hasil maksimal, pihaknya mendatangkan praktisi koperasi yang sudah sukses dan pakar perkoperasian sebagai pemateri.
Untuk diketahui, di Kabupaten Malang terdapat 390 kopdeskel merah putih yang telah di-launching pada Senin (21/7) lalu. Seluruh kopdeskel sudah memiliki legalitas akta notaris, sehingga mereka tinggal mengoptimalkan unit usahanya. Salah satu koperasi yang sudah berjalan secara operasional yakni Kopdes Merah Putih Randugading, Kecamatan Tajinan. Kopdes itu memiliki beberapa unit usaha. Mulai dari toserba hingga penyaluran air bersih. (yun/by)
Editor : A. Nugroho