KEPANJEN - Gedung Sekolah Rakyat (SR) di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur mulai dibangun sejak beberapa hari lalu. Pada pertengahan tahun depan, pembangunan sekolah tersebut ditarget tuntas. Jika sudah beroperasi, bakal ada 225 pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA yang diterima.
Per tingkatan ada 75 pelajar yang diterima. Mereka harus terdaftar dalam desil satu sampai lima dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). ”Anak yang terdaftar di desil satu dan dua kami prioritaskan,” ucap Wakil Bupati Malang (Wabup) Malang Lathifah Shohib.
Untuk diketahui, desil yakni pengelompokan rumah tangga berdasar tingkat kesejahteraan ekonomi. Ada 10 kelompok di dalamnya. Yang pertama ada desil satu, yang merupakan 10 persen rumah tangga paling miskin dan seterusnya.
Penentuannya tidak hanya didasarkan pada penghasilan saja. Namun, juga kondisi rumah, aset, pendidikan, pekerjaan, pengeluaran, dan indikator sosial-ekonomi lainnya. Dengan dibangunnya Sekolah Rakyat, Lathifah berharap rantai kemiskinan dapat terputus. Utamanya di wilayah Malang bagian selatan.
Sebab, melalui pendidikan yang layak, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bisa ditingkatkan. Sehingga, ke depan mereka lebih mampu bersaing di dunia kerja. ”Kalau kata Gus Ipul (Mensos RI), program Sekolah Rakyat dapat mengangkat orang yang tidak berdaya menjadi berdaya,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki menyampaikan, berdasar Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 88.942 anak berusia sekolah yang termasuk dalam desil satu dan dua.
”Dengan rincian, desil satu ada 39.008 anak dan desil dua ada 88.942 anak. Namun belum kami petakan lagi untuk yang akan masuk SD, SMP, dan SMA berapa,” papar dia. Mereka juga termasuk dalam kategori miskin ekstrem yang tersebar di 33 kecamatan di Kabupaten Malang.
Jumlah terbanyak ada di Kecamatan Poncokusumo. Di sana ada 5.512 anak yang masuk kategori. Selanjutnya di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan jumlah 4.326 anak. Sedangkan jumlah paling sedikit ada di Kecamatan Kromengan dengan 994 anak.
Jumlah tersebut akan diseleksi kembali melalui pemetaan, ground check, verifikasi, dan validasi. Pemetaan tersebut dilakukan melalui aplikasi DTSEN. Selain itu, Sekolah Rakyat juga memprioritaskan anak-anak yang tidak bersekolah.
”Jumlah anak tidak sekolah ada 19.435 anak,” kata pejabat eselon II B Pemkab Malang itu. Dengan rincian, Belum Pernah Bersekolah (BPB) ada 6.972 anak, drop out (DO) ada 3.661 anak, Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) ada 8.591 anak, mundur daro sekolah ada 177 anak, dan putus sekolah ada 79 anak.
Anak tidak sekolah terbanyak ada di Kecamatan Dampit dengan jumlah 1.158 anak. Kemudian di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan jumlah 1.087 anak. Selanjutnya ada di Kecamatan Singosari dengan jumlah 1.004 anak. (yun/by)
Editor : A. Nugroho