Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

Sempat Tersendat, Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Malang Berjalan Lagi Hari Ini

Aditya Novrian • Jumat, 9 Januari 2026 | 13:09 WIB
JAMIN MUTU: Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kuwolu, Bululawang, menyiapkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur produksi beberapa waktu lalu.
JAMIN MUTU: Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kuwolu, Bululawang, menyiapkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur produksi beberapa waktu lalu.

KABUPATEN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang sempat tersendat setelah libur semester. Penyebabnya, pencairan dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlambat. Dana baru diterima pihak SPPG pada Rabu (7/1).

Akibatnya, hingga kemarin (8/1), sebagian SPPG belum kembali beroperasi. Kondisi itu membuat sekolah-sekolah belum bisa menyalurkan MBG kepada siswa. Padahal, aktivitas belajar mengajar sudah dimulai sejak Senin (5/1).

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Kanjuruhan, distribusi MBG dijadwalkan kembali berjalan hari ini. Sekretaris Satgas SPPG Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi menjelaskan, pencairan dana operasional SPPG dilakukan setiap dua minggu sekali. Mekanismenya melalui pengajuan proposal dari masing-masing SPPG. ”Pencairan memang dilakukan dua minggu sekali sesuai pengajuan. Di Kabupaten Malang, seluruh proposal masuk sesuai jadwal,” ujarnya.

Mahila yang juga menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang menyebutkan, saat ini sudah ada 131 SPPG yang berdiri. Dari jumlah tersebut, 93 SPPG sudah beroperasi, sementara 38 lainnya masih dalam proses administrasi.

”Sebagian memang belum bisa jalan karena administrasinya belum tuntas,” katanya.

Keterlambatan pencairan dana bukan kali pertama terjadi. Mahila mengungkapkan, situasi serupa juga sempat terjadi pada November lalu. Saat itu, beberapa SPPG terpaksa menghentikan layanan sementara karena dana belum cair.

”Kalau dari pemkab, tidak bisa membantu banyak untuk kasus keterlambatan transfer. Itu langsung berhubungan dengan BGN,” tegasnya.

Menurut Mahila, jika pemkab harus menalangi dana operasional SPPG, porsinya terlalu besar. Terlebih di tengah kebijakan efisiensi dan pemangkasan dana transfer ke daerah.

”Beban anggarannya cukup berat jika harus ditanggung pemkab,” imbuhnya.

Data terbaru menunjukkan, jumlah SPPG di Kabupaten Malang kini bertambah menjadi 154 unit. Sebanyak 123 SPPG sudah beroperasi, sementara 31 lainnya masih dalam tahap persiapan operasional. Setiap SPPG melayani rata-rata hingga 3.000 porsi per hari.

Di sisi lain, dampak keterlambatan operasional SPPG dirasakan langsung oleh sekolah. Kepala SMPN 1 Bululawang Suntoro mengungkapkan, sejak libur semester hingga kemarin, siswanya belum menerima MBG. ”SPPG tutup sejak libur semester, jadi belum ada distribusi lagi,” ujarnya.

SMPN 1 Bululawang memiliki 933 siswa yang selama ini rutin menerima MBG. Suntoro mengaku mendapat informasi bahwa SPPG akan kembali beroperasi hari ini. ”Mudah-mudahan bisa langsung berjalan,” katanya.

Saat ini, SMPN 1 Bululawang mendapat pasokan MBG dari SPPG Wandanpuro. Pasokan tersebut dialihkan dari SPPG sebelumnya di Pondok Pesantren An-Nur karena sudah melebihi kuota 3.000 porsi per hari. ”Jadi dialihkan agar tetap terlayani,” pungkas Suntoro. (aff/adn)

Editor : Aditya Novrian
#Mbg #Kabupaten Malang #DKP #SPPG