KEPANJEN – Wacana penghapusan mobil dinas (mobdin) pejabat yang dilontarkan Bupati Malang H M. Sanusi direspons dewan. Legislator menawarkan skema sewa jika wacana peniadaan mobdin direalisasikan.
“Sewa mobil dinas ini akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhannya. Misalnya satu perangkat daerah membutuhkan dua unit mobil dinas, maka hanya akan disewakan dua mobil saja,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malang Zia’ul Haq kemarin (24/1).
Supaya lebih mudah, dia menyarankan pemkab bekerja sama dengan salah satu pengusaha jasa penyewaan mobil atau rental. Pembayaran sewa tersebut dapat dilakukan per bulan. “Misalnya, pemkab sewa ke satu perusahaan yang menjadi pemenang tender. Mereka sewa 100 unit dan disebar ke perangkat daerah. Nanti yang keluar dari APBD hanya biaya sewa saja, tanpa perawatan,” terang Zia yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang itu.
Jumlah mobil yang disewa pun akan disesuaikan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Misalnya ada perangkat daerah yang memiliki tiga kepala bidang (kabid), maka mendapat mobil sewa lima unit. Satu unit untuk kepala dinas (Kadis), satu unit untuk sekretaris dinas, dan tiga unit untuk Kabid.
”Dalam kajian nanti akan ketemu analisis kebutuhannya. Kira-kira, pemkab membutuhkan berapa unit mobil untuk menggerakkan birokrasi. Perangkat daerah juga akan melaporkan kebutuhannya,” imbuhnya.
Menurut Zia, merek mobil yang disewa perlu disesuaikan dengan jabatan. Untuk Kadis, dia menyarankan agar disewakan mobil dengan merek Innova Reborn atau sekelasnya. Sedangkan untuk kabid akan disewakan Toyota Rush atau setara yang harga sewanya lebih terjangkau.
Dengan skema tersebut, Zia menganggap, sewa mobil dinas akan lebih menguntungkan jika diterapkan jangka panjang. Beberapa lembaga pemerintahan dan non pemerintahan juga sudah menerapkan sewa mobil dinas dan hasilnya lebih efisien. Sebab, tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk ganti oli dan perawatan mesin secara berkala maupun pengadaan mobil baru yang lebih mahal.
Sebagai informasi, salah satu lembaga pemerintahan yang sudah menerapkan sewa mobil dinas yakni Kota Surabaya. Mobil yang disewa merupakan mobil listrik untuk operasional kepala dinas atau badan. Sewa tersebut memiliki kontrak per tahun dengan harga Rp 13 juta per unit per bulan. Nilai tersebut sudah termasuk perawatan dan operasional. Pengadaan sewa juga disertasi dengan penyiapan tempat pengisian Untuk pengadaan dan penyediaan fasilitasnya, pemkot melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Terpisah, Bupati Malang H M. Sanusi menyampaikan, realisasi sewa mobil dinas masih belum bisa dipastikan. Hingga saat ini, pejabat eselon II masih memanfaatkan mobil tersebut. "Teknis sewa nanti kami bahas dulu. Bertahap, akan kami selesaikan setelah melaksanakan kajian pemanfaatan mobil dinas," kata orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan menuntaskan pengamatan aset bergerak pemkab. Yakni kendaraan dinas yang sudah rusak dan menumpuk di gudang. Mulai dari truk, ekskavator, mobil, hingga motor.(yun/dan).
Editor : Mahmudan