KEPANJEN - Usulan pembangunan 2027 yang dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kecamatan sudah terkumpul. Selasa lalu (3/3), usulan tersebut mulai disusun skala prioritasnya dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) pramusrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di Pendapa Panji, Kecamatan Kepanjen.
Bupati Malang H M. Sanusi menyampaikan, usulan tersebut akan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2025-2029 dan kecukupan anggaran. Dengan kata lain, ribuan usulan program tersebut akan berebut anggaran. “Prioritasnya tetap, yaitu peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur,” ujarnya kemarin.
Sanusi menekankan pentingnya perencanaan yang partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pihaknya mengarahkan setiap PD untuk meningkatkan kualitas program yang inovatif, efektif, dan tepat sasaran. Hal itu diperlukan demi mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Forum ini merupakan tahapan strategis dalam penyusunan RKPD 2027 yang tidak hanya menjadi arah pembangunan tahunan, tetapi juga langkah untuk mencapai target pembangunan dalam RPJMD,” kata mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Malang itu.
Melalui forum tersebut, menurutnya, pemkab harus mampu menyinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah. Sehingga tidak ada program yang tumpang tindih antar instansi. Prioritas pembangunan daerah juga harus selaras dengan usulan masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang.
Dia menyebut, pemerintah pusat sudah mengarahkan setiap pemda untuk antisipasi jika terjadi efisiensi pembangunan tahun depan. Yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus ditingkatkan. Mulai dari sektor pajak, retribusi, hingga kekayaan daerah. Seperti hasil dari sewa lahan, sewa bangunan, Barang Milik Daerah (BMD) lainnya, maupun dari bagi hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Lebih lanjut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menambahkan, usulan yang masuk dari musrenbang desa hingga kecamatan ada 3.049 program. Usulan tersebut harus diverifikasi kelayakannya oleh masing-masing PD supaya dapat disusun skala prioritasnya.
“Dari usulan tersebut, paling banyak terkait infrastruktur jalan. Jadi bisa kami proyeksikan, alokasi tertinggi tahun depan untuk penanganan jalan. Karena itu yang dibutuhkan masyarakat,” kata dia.
Menurutnya, infrastruktur jalan yang layak juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga selaras dengan prioritas pembangunan yang ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Malang.
Selain kelayakan, dia melanjutkan, setiap PD juga menghitung potensi dan permasalahan jika usulan diterapkan. Termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi dasar pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Usulan yang disetujui akan masuk dalam RKPD dan digabungkan dengan pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Malang. (yun/dan).
Editor : A. Nugroho