KEPANJEN – Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf mengungkap penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) banyak yang tak tepat sasaran. Artinya, warga dengan perekonomiannya menerima bansos, sementara keluarga prasejahtera tidak kebagian.
Hal itu disampaikan oleh Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf dalam kunjungannya ke pendapa agung Kabupaten Malang kemarin (30/3). Guna mengantisipasi salah sasaran, dia meminta penyaluran bansos tahun ini menggunakan sistem digital dan melibatkan peran masyarakat secara langsung.
Mantan wakil gubernur (Wagub) Jatim dua periode itu mengungkap indikasi penyaluran bansos yang tak tepat sasaran itu. Yakni tidak sinkron antara data Kementerian Sosial (Kemensos) dengan data Pemda.
Sejak tahun lalu, penyatuan data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pemutakhiran yang up to date pun ditekankan. Namun dia mengakui bahwa data yang ada belum sepenuhnya akurat sesuai kondisi di lapangan.
“Sekarang masalahnya itu pada pemutakhiran, karena data kesejahteraan sangat dinamis. Setiap saat bisa berubah,” kata Gus Ipul.
Dia mengatakan, selama ini pihak yang mengutak-atik penerima bansos adalah pendamping bansos, operator aplikasi SIG NG, ketua RT, RW, Pemdes, dan Pemkab. Akan tetapi dengan sistem tersebut masih besar kemungkinan untuk bantuan salah sasaran.
Gus Ipul menyebut masyarakat bisa berperan dalam pemutakhiran. Yakni melalui aplikasi Cek Bansos.
“Masyarakat bisa usul atau sanggah. Jika ada yang tidak pas bisa disertai foto, nanti kami cek lapangan,” sebut dia.
Sistemnya, dia melanjutkan, masyarakat meng-klik menu DTSEN lalu, kemudian mengecek bansos melalui NIK. Lalu dilanjutkan meng-klik usul atau sanggah data dan menyertakan buktinya. Setelah itu, pendamping akan verifikasi lapangan, kemudian hasilnya dilaporkan ke musyawarah desa atau kelurahan, sebelum akhirnya sampai ke dinsos dan BPS Kabupaten.
BPS nantinya menyuguhkan data orang tersebut disertai penempatan desil. Penerapan pemutakhiran melalui DTSEN telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi. Per kemarin, Kemensos menguji di 40 wilayah, termasuk Kabupaten Malang.
Dia menjelaskan, tahun 2025 Kemensos telah menyalurkan bansos dengan total Rp 925 miliar kepada 319.723 keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara untuk penyaluran di triwulan pertama 2026, antara lain bantuan sembako Rp 97,3 miliar untuk 162.312 KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) dijatah Rp 76,9 miliar untuk 98.840 KPM, bantuan Yatim Piatu (Yapi) 3.422 jiwa menerima Rp 4,4 miliar, pemakaman Rp 13.461.570.000 untuk 2.175 jiwa, dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebanyak Rp 282.695.400.000 untuk 314.106 KPM.(biy/dan)
Editor : Mahmudan