KEPANJEN – Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang relatif sedikit. Angkanya di bawah standar. Dari target Rp 233 SPP se-Kabupaten Malang, hingga kini hanya tersedia 199 SPPG. Jumlahnya diperkirakan tidak akan bertambah karena Badan Gizi Nasional (BGN) menutup pendaftaran dapur MBG baru.
Wakil Bupati (Wabup) Malang Lathifah Shohib mengatakan, pihaknya mengupayakan percepatan pembangunan SPPG. Salah satunya melalui pembentukan satgas percepatan penyelenggaraan program MBG. “Realisasi sementara ini ada 199 SPPG, dari target awal 233 SPPG,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Di tempat terpisah, Sekretaris I Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi mengatakan, link pengajuan sebagai mitra SPPG di BGN sudah ditutup. Namun ada beberapa SPPG yang masih tahap pembangunan dan belum sempat finalisasi.
Peningkatan target pembangunan SPPG tersebut diprediksi karena adanya perkembangan penerima. Sebelumnya, penerima MBG hanya pelajar jenjang PAUD hingga SMA/sederajat dan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. “Sekarang, pendidik seperti satpam dan tenaga kependidikan (guru) juga mendapat jatah MBG,” ucap perempuan yang menjabat kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) itu.
Hal tersebut sesuai Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG. Paket makanan yang diberikan memiliki standar gizi dan menu yang sama dengan yang diterima siswa.
Dia juga menjelaskan, dengan banyaknya SPPG, salah satu risikonya yakni meningkatkan permintaan bahan baku. Sehingga meningkatkan potensi inflasi. Oleh karena itu, SPPG dilarang mengambil bahan baku dalam jumlah besar di pasar. Mereka diarahkan mengambil dari petani-petani lokal dengan harga yang mengikuti pasar.
“Dengan adanya KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih), SPPG juga bisa mengambil melalui koperasi. Tetapi ada makanan tertentu, seperti makanan kering yang tidak dijual di koperasi, bisa langsung ke UMKM,” pungkasnya. (yun/dan)
Editor : A. Nugroho