KEPANJEN – Kontroversi pengangkatan anak bupati Malang menjadi kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang berlanjut. Setelah memanggil BKPSDM, kemarin (23/4) legislator memanggil badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). Pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan terkait promosi Ahmad Dzulfikar Nurrahman menjadi kepala DLH.
Setelah mendengar keterangan baperjakat, DPRD Kabupaten Malang mengeluarkan beberapa rekomendasi. Tujuannya untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Kholiq mengatakan, proses pengangkatan kepala DLH sudah sesuai prosedur. Namun, dia melanjutkan, publik masih terus mempertanyakan kompetensi pejabat terpilih itu.
“Kami merekomendasikan, ke depan, profil calon yang akan dipilih ditunjukkan ke publik sebelum ditetapkan. Supaya hal seperti ini tidak terulang kembali,” kata Kholiq kemarin.
Sebab, lanjutnya, sejak pelantikan tersebut, publik mempertanyakan transparansi pelaksanaan seleksi terbuka (selter). Mulai awal selter hingga hasil setiap tahapan. Namun rekomendasi tersebut memerlukan kajian terlebih dahulu. Utamanya dalam memublikasikan skor seleksi.
“Kami juga menyarankan, ke depan, DPRD juga diberi laporan terkait hasil setiap prosesnya,” kata dia.
Di sisi yang lain, dia menyadari bahwa promosi jabatan merupakan kewenangan eksekutif, mulai pemda hingga pemerintah pusat. Namun dengan adanya pengangkatan anak bupati yang memicu kontroversi, dia menilai laporan ke legislatif dapat meminimalkan risiko adanya kontroversi.
”Sehingga jika ada protes dari publik, legislator bisa menjawab terkait berjalannya proses selter,” terangnya.(yun/dan)
Editor : Mahmudan