KEPANJEN – Di tengah efisiensi anggaran, Pemkab Malang masih mengalokasikan Rp 800 juta untuk perjalanan dinas (perdin) 2026. Dana tersebut dicairkan ketika bupati H M. Sanusi atau wakilnya, Lathifah Shohib kunjungan, baik Malang raya maupun luar Jatim. Tahun lalu alokasinya lebih besar, yakni menembus Rp 1,3 miliar.
Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Malang Achmad Sovie Nuralam memaparkan, efisiensi dilakukan untuk semua sektor, termasuk anggaran perjalanan dinas.
“Perjalanan dinas bupati dan wakil bupati menurun 34,75 persen dibanding tahun 2025,” ujarnya ditemui kemarin (20/5).
Namun, dia tidak menyebutkan nominal penurunannya. Meski ada penurunan anggaran, perjalanan dinas tetap dilaksanakan. Baik luar daerah maupun di Jatim. Kunjungan luar daerah seperti menghadiri audiensi dengan kementerian-kementerian. Sedangkan kunjungan dalam daerah seperti kegiatan di desa-desa. Di antaranya kegiatan subuh keliling (suling).
“Tapi anggaran untuk perjalanan dinas sudah kami efisiensi. Alokasi untuk anggaran BBM yang sebelumnya dipisah, sekarang dijadikan satu pos anggaran perjalanan dinas. Jadi tidak ada tumpang tindih,” terang pejabat eselon III A Pemkab Malang itu.
Berdasar informasi yang diperoleh, anggaran perjalanan dinas bupati dan wakil bupati pada tahun ini sekitar Rp 800 juta. Sedangkan, pada 2025 lalu sekitar Rp 1,3 miliar. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malang Zia’ul Haq membenarkan informasi tersebut.
“Kemungkinan anggarannya benar segitu (Rp 800 juta). Ada penurunan untuk anggaran perjalanan dinas bupati dan wakil bupati,” kata Zia.
Anggaran perjalanan dinas tersebut digunakan untuk kunjungan ke pemerintah pusat. Baik untuk memenuhi undangan audiensi maupun pengusulan program kerja.
“Perjalanan dinas paling banyak itu ke Jakarta. Rata-rata untuk komunikasi dengan pemerintah pusat,” beber Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang itu.
Di antaranya audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkominfra) RI pada Agustus 2025 lalu. Hasil dari audiensi tersebut, realisasi Jalan Tol Malang-Kepanjen akan dipercepat. Tahun ini sudah mulai lelang dokumen review studi kelayakan dan basic design.
Terpisah, Anggota Banggar DPRD Kabupaten Malang Amarta Faza menambahkan, setiap perjalanan dinas bupati dan wakil bupati memiliki tujuan dan manfaat bagi kepentingan pemda maupun masyarakat Kabupaten Malang. Dengan alokasi yang menurun, pihaknya mengimbau supaya penggunaannya semakin selektif, efektif, dan terukur.
“Perjalanan dinas perlu diprioritaskan untuk agenda yang benar-benar berdampak bagi Kabupaten Malang,” kata Faza yang merangkap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang tersebut.
Seperti koordinasi program strategis, percepatan dukungan dari pemerintah pusat atau provinsi, investasi, penyelesaian persoalan lintas daerah, dan peningkatan pelayanan publik.(yun/dan).
Editor : Mahmudan