KEPANJEN – Penanganan infrastruktur di Kabupaten Malang terus dimaksimalkan, meski pada belanja modal Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang tahun ini berkurang. Berdasar Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), pengadaan untuk penanganan jembatan sudah dimulai sejak pertengahan Mei lalu.
Kepala DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan, sebelumnya, anggaran untuk belanja modal infrastruktur dijatah Rp 314 miliar.
”Tahun ini anggaran kami berkurang Rp 60 miliar menjadi sekitar Rp 250-an miliar,” ujar pria yang akrab disapa O’ong.
Anggaran tersebut untuk perbaikan jalan, jembatan, hingga Penerangan Jalan Umum (PJU). Namun untuk sementara, yang sudah masuk tahap pembukaan dokumen penawaran ada lima jembatan. Yakni penggantian Jembatan Genitri Pakis dengan pagu Rp 1,2 miliar, penggantian Jembatan Kedungkombal Sumbermanjing Wetan dengan pagu Rp 992,9 juta, serta penggantian Jembatan Kampung Legok Pakisaji dengan pagu Rp 1,7 miliar. Kemudian penggantian Jembatan Tempur Sumbermanjing Wetan dengan pagu 692,9 juta, serta rehabilitasi Jembatan Babadan Ngajum dengan pagu Rp 1,2 miliar.
Selain jembatan, penanganan dan pemeliharaan jalan juga sudah berlangsung. Seperti rehabilitasi Jalan Kepanjen-Kendalpayak yang menghabiskan Rp 1,8 miliar. Sebagai informasi, panjang jalan Kabupaten Malang mencapai 1.641,62 kilometer. Dengan kerusakan sekitar 20 persen, maka 328,32 kilometer jalan lainnya yang membutuhkan penanganan. Baik rusak ringan, sedang, dan berat.
“Panjang yang akan kami tangani tidak bisa ditentukan. Karena ada jalan yang penanganannya spot-spot sesuai titik kerusakan,” kata pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.
Penanganannya akan dilakukan bertahap.
Setiap triwulan, dilakukan perencanaan untuk penanganan jalan. Baik peningkatan jalan maupun rehabilitasi. Dengan adanya potensi efisiensi anggaran tahun depan, pihaknya akan menentukan prioritas perbaikan jalan. Yakni dengan memperhatikan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) atau volume lalu-lintas.
“Kami akan survei terlebih dahulu, mana saja jalan yang memiliki LHR tinggi. Kami bandingkan dengan kapasitas jalannya juga. Kalau derajat kejenuhan mendekati satu, kami lebarkan,” kata dia.
Sedangkan jika derajat kejenuhan masih jauh dari nilai satu, akan dilakukan sapu lobang (salob). Dengan demikian, jalan bisa dengan nyaman diakses masyarakat.(yun/dan).
Editor : Mahmudan