KEPANJEN – Program Bapenda Menyasar Warga (BMW) kali ini spesial. Setelah sebelumnya digelar di kantor desa atau kecamatan dan diperuntukkan pada masyarakat umum, kali ini menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN). Lokasinya juga digelar di Pendapa Agung Kabupaten Malang kemarin (25/5). Dalam kegiatan tersebut, ASN bisa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor (opsen PKB).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Budiar Anwar menyampaikan, optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu partisipasi aktif seluruh elemen. Termasuk ASN yang diharapkan menjadi teladan dalam kepatuhan membayar pajak.
“Melalui kegiatan BMW, kami berharap dapat semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, khususnya ASN Pemkab Malang dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” kata Budiar di sela kegiatan.
Dia menegaskan, pajak yang dibayar masyarakat akan kembali untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Malang. Selain itu, BMW juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan. Mulai infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnya.
“Sekarang membayar pajak juga lebih mudah. Bisa menggunakan QRIS,” kata pejabat eselon II A Pemkab Malang itu.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara menambahkan, pembayaran pajak menggunakan QRIS diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga mereka semakin tertib memenuhi kewajibannya.
”Makanya kami terus mengimbau masyarakat untuk membayar pajak, karena uangnya aman. Semuanya diproses menggunakan sistem,” kata dia.
Pihaknya mengimbau para ASN untuk tertib membayar pajak. Sebab, mereka merupakan teladan bagi masyarakat. “Dua pekan lagi kami akan membuka di Kepanjen untuk ASN. Intensifikasi atau memaksimalkan wajib pajak yang ada itu terus kami lakukan” ucap pejabat eselon II B Pemkab Malang itu..
Saat ini, dia melanjutkan, pajak daerah telah terealisasi Rp 269 miliar atau 35 persen dari target Rp 754 miliar. Dari jumlah tersebut, PBB terealisasi sekitar Rp 32 miliar dari target Rp 125 miliar atau tercapai sekitar 25 persen. (yun/dan).
Editor : Mahmudan