KEPANJEN – Produksi kakao yang melimpah membuat Pemkab Malang berencana melakukan hilirisasi. Diolah dulu oleh petani, kemudian hasilnya baru dipasarkan. Harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Selama ini, petani menjual kakao dalam bentuk biji mentahan. Akibatnya, nilai jual tidak terlalu tinggi.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Avicenna Medisica Sani Putera mengatakan, produktivitas kakao mencapai 770 kilogram per hektare.
“Produksi total dalam satu tahun mencapai 1.144,18 ton biji kering dengan luas lahan eksisting 3.046 hektare,” ujar Avi beberapa waktu lalu.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, produksi kakao tersebar di 19 kecamatan. Mayoritas berada di Sumbermanjing Wetan, yakni 276 ton. Setelah itu baru Kecamatan Pagak dengan produksi 168 ton, Dampit 147 ton, dan Poncokusumo 131 ton.
“Varietas yang ditanam rata-rata MCC 02 dan Sulawesi 02,” imbuh pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.
Saat ini, dia melanjutkan, kakao mayoritas dipasarkan secara mentahan. Sementara dikirim ke Kampung Cokelat di Blitar dan supplier lokal Malang. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Pemkab Malang mengusulkan program budidaya dan hilirisasi kakao ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Tujuannya agar para petani dapat mengolah kakao, kemudian menjualnya berupa produk olahan.
“Misalnya diolah menjadi cokelat batangan atau bubuk. Dengan demikian ada nilai tambah yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Avi.
Seperti diberitakan, pada akhir 2025 lalu, Kabupaten Malang dijadikan pilot project pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Hal tersebut disepakati dalam kunjungan Asisten Personal Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Dwija pada akhir Desember lalu. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Malang Lathifah Shohib.
Komoditas yang akan dikembangkan menjadi pilot project meliputi komoditas kopi, kakao, dan padi, serta program pemberdayaan perempuan yang terintegrasi dengan skema carbon trading. Penetapan tersebut disepakati bersama antara Lathifah dan Dwija yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Satgas Kakao dan Kopi.
Dalam kesempatan tersebut, Dwija memaparkan, bappenas telah menetapkan enam provinsi sebagai pilot project pengembangan komoditas kakao dan kopi. Dari masing-masing provinsi tersebut, ditunjuk satu daerah sebagai lokasi pelaksanaan program.
“Untuk Jawa Timur, diputuskan berada di Kabupaten Malang,” kata dia. Sebab, produksi dua komoditas tersebut cenderung stabil.(yun/dan).
Editor : Mahmudan