KEPANJEN – Sebagian dana desa (DD) yang mengalir ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) membuat resah para kepala desa (Kades). Mereka mengeluh lantaran DD yang awalnya fokus membiayai pembangunan infrastruktur desa, kini tersedot KDKMP. Nominalnya lebih dari separo.
Keluhan para Kades disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Senin lalu (10/8). Agar pembangunan di desa tetap berjalan, mereka berancang-ancang mencari bantuan ke kementerian.
Ketua DPC Papdesi Kabupaten Malang Hendrik Arso mengatakan, tahun ini DD yang selama ini menjadi sumber dana pembangunan di pedesaan telah dipotong lebih dari separo.
“Sampai tersisa Rp 373 juta. Pemotongan itu untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” terang Hendrik kemarin.
Dia mengatakan, pemotongan DD untuk KDKMP berimbas pada pembangunan di ranah pedesaan.
”Terutama jalan masih banyak yang kurang, baik yang rusak atau belum terbangun. Kami harus mencari bantuan lagi ke kementerian melalui Musyawarah Nasional (Munas) Papdesi di Madiun,” imbuh dia.
Pria yang menjabat Kades Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo itu menambahkan, bantuan pemerintah pusat baru hadir dari dua kementerian. Yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP).
Bantuan dari Kemendikdasmen untuk perbaikan gedung dan pembangunan bangunan sekolah baru tingkat PAUD dan TK. Sebanyak 113 sekolah sudah masuk pengajuannya. Kemudian dari KKP berupa pembangunan kolam budidaya ikan.
Program perikanan itu memanfaatkan tanah kas desa (TKD) dengan persyaratan minimal seribu meter persegi.
“Ini sekarang sedang disurvei. Yang jelas, mereka meminta tanahnya tidak boleh bekas sawah,” kata Hendrik.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Malang M. Budiar Anwar mengatakan, bantuan dari kementerian yang sedang berproses tersebut harus dieksekusi dengan baik.
“Ada persyaratan yang harus dilengkapi. Jangan sampai menyalahi,” kata dia.
Disinggung soal minimnya DD dan dampaknya pada pembangunan, pihaknya mendukung papdesi mencari bantuan ke kementerian.
“Kalau pakai APBN itu hasilnya luar biasa. Contohnya Sekolah Rakyat, bagus sekali,” kata dia.
”Kalau dari Pemkab sudah ada bantuan dan dilakukan tapi nilainya kecil, seperti bedah rumah, jalan lingkungan, drainase, perbaikan jalan K1, dan lain sebagainya,” tambah pejabat eselon II A Pemkab Malang tersebut.(biy/dan)
Editor : Mahmudan