RADAR MALANG – Krisis air bersih kembali menghantui sejumlah wilayah Kabupaten Malang setiap musim kemarau. Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, MM. Selain menyalurkan bantuan air bersih, dia mendorong pemerintah menyiapkan solusi permanen untuk mengatasi kekeringan yang berulang.
Puguh turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di salah satu desa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kamis (1/10). Wilayah tersebut menjadi salah satu kawasan yang rutin mengalami kesulitan air bersih ketika musim kemarau tiba.
Dalam beberapa hari terakhir, distribusi air bersih telah dilakukan di sekitar 25 titik. Total bantuan tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 3.350 warga yang terdampak.
Menurut Puguh, distribusi air bersih menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Sebab, air yang diterima warga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga memasak, mencuci, hingga keperluan rumah tangga lainnya.
Air bersih bagi mereka saat sekarang ini seperti kebutuhan pokok, sebagaimana beras yang dimakan sehari-hari. Air adalah sumber kehidupan,” kata Puguh.
Dia pun mengapresiasi berbagai pihak yang ikut membantu proses distribusi. Dengan kolaborasi tersebut, bantuan bisa menjangkau masyarakat di sejumlah titik yang mengalami kesulitan air.
Namun, Puguh menilai pola penanganan kekeringan tidak boleh berhenti pada bantuan air bersih. Menurutnya, droping air merupakan langkah penanganan sementara untuk memenuhi kebutuhan warga saat krisis terjadi.
Sementara itu, wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan sebenarnya dapat dipetakan berdasarkan data pemerintah maupun BPBD. Data tersebut, lanjut dia, semestinya menjadi dasar untuk membangun infrastruktur air secara permanen.
“Secara kuratif masyarakat hari ini diberi bantuan air bersih untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi jangka panjangnya, pemerintah harus hadir dengan melakukan langkah-langkah yang taktis,” ujarnya.
Salah satu langkah yang didorong yakni pembangunan sumur dan tandon berkapasitas besar di kawasan yang memungkinkan. Sedangkan wilayah yang memiliki sumber mata air dapat diperkuat dengan sistem penampungan dan distribusi sehingga air bisa dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.
Puguh menyebut penanganan persoalan tersebut membutuhkan sinergi lintas pemerintahan. Mulai pemerintah desa, Kabupaten Malang, Pemprov Jatim hingga pemerintah pusat. Sebab, pembangunan infrastruktur sumber air membutuhkan anggaran yang tidak selalu mampu ditanggung pemerintah desa.
Harus segera dicarikan jalan keluar yang konkret sehingga menjadi solusi permanen terhadap peristiwa bencana kekeringan yang sering berulang terjadi setiap tahunnya,” pungkasnya.
Editor : Andika Satria Perdana