KEPANJEN - Pemerintah terus mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Itu menjadi salah satu upaya untuk mencegah kasus keracunan massal di program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan mengantongi sertifikat itu, SPPG bakal diakui telah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan pengolah makanan.
Menindaklanjuti kebijakan itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang berupaya percepatan penerbitan SLHS.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinkes Kabupaten Malang Gunawan Djoko Untoro menyampaikan, dari 60 SPPG yang beroperasi, baru satu SPPG yang sudah memiliki SLHS. Sedangkan sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan SLHS.
“Begitu persyaratan tercukupi dan memenuhi standar, bisa segera diterbitkan SLHS,” ujar dia, kemarin (14/10). Sebagai upaya percepatan, dinkes sudah melakukan beberapa kegiatan. Seperti melaksanakan sosialisasi percepatan pengurusan SLHS dengan mengundang kepala SPPG dan yayasan atau mitra. Juga ada koordinasi pelatihan keamanan pangan siap saji dengan mengundang kepala SPPG dan yayasan atau mitra.
Pihaknya juga melaksanakan kursus atau pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pengelola makanan secara masif. Serta membantu pelaksanaan pengujian kualitas air, makanan, alat makan, dan pengelolaan makanan di 20 SPPG. “Kami juga sudah melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ke SPPG,” tambah yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Malang itu.
Target dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, pada akhir Oktober ini, seluruh SPPG harus memiliki SLHS. Sebab, SLHS tersebut sangat penting dan berfungsi sebagai bentuk pengendalian risiko, landasan hukum dan bukti kepatuhan terhadap peraturan, serta pengawasan efektif.
Selain itu, SLHS juga dapat membangun kepercayaan publik terhadap pelaksanaan MBG. Sehingga dapat meningkatkan kualitas usaha masing-masing SPPG.(yun/by)
Editor : A. Nugroho