RADAR MALANG-Polemik keuangan yang dialami RSI Unisma terus berlanjut. Berdasar hasil mediasi pada Rabu lalu (1/7), rumah sakit berusaha melunasi gaji karyawan yang belum terbayar sebesar Rp 3,2 miliar dalam waktu enam bulan. Angka itu rupanya belum termasuk kewajiban pembayaran BPJS milik karyawan.
Minimnya cash flow yang dimiliki RSI Unisma disebabkan pengambilan pinjaman pada bank yang terlalu besar. Namun pendapatan dari pasien menurun. Untuk itu, pihak rumah sakit kesulitan membayar utang hingga mengeluarkan keputusan potong gaji dan peniadaan tunjangan karyawan.
Wakil Ketua Bidang Kesehatan Yayasan Unisma dr H Hardadi Airlangga Sp DP menjelaskan, memang ada sharing pembayaran BPJS karyawan. Yaitu perusahaan membayar 6 persen dan sisanya 3,24 persen dibayar pegawai. ”Kami saat ini belum mampu memberikan kewajiban pembayaran BPJS itu,” ujarnya.
Dokter spesialis jantung itu membeberkan, BPJS pegawai menunggak sejak bulan September 2024. Total tanggungan kurang lebih Rp 3,2 miliar. Untuk itu, rumah sakit butuh waktu menghitung cash flow agar semua kerugian yang diciptakan bisa diselesaikan satu per satu.
Saat ini, pihak rumah sakit sedang dibantu Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Serta beberapa kolega ada yang bersedia membantu masalah keuangan itu. ”Kami usahakan dalam waktu enam bulan sudah mulai terselesaikan tanggungan rumah sakit yang belum disampaikan ke karyawan,” lanjutnya.
Di pihak lain, Mediator Hubungan Industrial Disnaker PMPTSP Kota Malang Carter Wira Sutedja menyarankan, pembayaran tanggungan pada karyawan dicicil. Yaitu dengan menentukan tiga tahap. Pertama bisa 30 persen pembayaran, lalu tahap kedua 30 persen lagi, dan ketiga 40 persen.
”Kami beri waktu untuk rumah sakit menghitung cash flow yang tersedia,” ujarnya. Masalah tersebut juga bakal naik ke LKS Tripartit untuk kelanjutan prosesnya. (aff/gp)
Editor : Galih R Prasetyo