Selama ini, belum ada pelayanan khusus yang diberikan Pemkot Batu kepada warga difabel. Padahal keberadaan ABK cukup banyak di wilayah tersebut. Yakni sekitar 500 orang. Sehingga, harus ada pusat asesmen untuk mengarahkan kompetensi mereka. “Terkadang kan orang tua anak-anak ABK ini tidak tahu harus ke mana, berbuat apa. Kalau ada pusat asesmen ini, maka keahlian mereka bisa terarah dengan baik,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Batu Eny Rachyuningsih.
Menurut Eny, rencana pembangunan pusat asesmen itu sudah tercantum pada Proyek Strategis Daerah (PSD) 2023-2026. Tetapi, pihaknya masih belum memiliki gambaran secara jelas kapan realisasinya. Yang pasti, rencana ini sudah didukung oleh Komisi C DPRD Kota Batu. “Gedungnya tidak harus bangun baru, kalau menurut saya bisa pakai bekas kantor Dinas Pendidikan yang ada di Desa Sidomulyo. Terpenting itu kan manfaatnya bagi mereka,” tuturnya.
Dia menekankan, pendidikan inklusi menjadi salah satu program prioritas agar warga ABK bisa mandiri. Di Kota Batu saat ini sudah ada 25 orang guru yang terlatih mendampingi ABK dari jenjang TK hingga SMP inklusi.
Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Khamim Thohari membenarkan, jika pusat asesmen ini sudah dibahas dan diharapkan segera dapat direalisasikan. Menurutnya, pelajar ABK di Kota Batu harus mendapatkan layanan pendidikan yang setara dengan warga lainnya. “Dalam hal ini, pendidikan sangat penting. Siapapun orangnya, berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak,” tutup Khamim. (adk/lid) Editor : Mardi Sampurno