BATU - Pemerintah Kota Batu sepakat agar APBD 2024 lebih berdampak kepada masyarakat. Khususnya, program percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan UMKM, Program Keluarga Harapan (PKH) dan program rumah tidak layak huni. Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Batu Aries Agung Paewai saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian Raperda APBD 2024 di Gedung DPRD Kota Batu, (24/10) lalu.
Aries menuturkan, ingin melaksanakan proses penyusunan APBD 2024 secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. "Jadi, perencanaan dan penganggaran program kegiatan berbasis kinerja akan difokuskan pada program prioritas pembangunan," katanya. Yaitu, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan diikuti dengan indeks capaian kinerja jelas serta terukur. Kemudian, ditopang dengan alternatif pembiayaan.
Dia memaparkan, dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan UMKM harus mengacu pada data. Kini, jumlah UMKM di Kota Batu mencapai 25.524 pelaku usaha.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, sektor UMKM memberikan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batu Tahun 2022 lebih dari 50,61 persen. Yang bersumber dari komponen industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil-sepeda motor, serta penyediaan akomodasi dan makan minum.
Selanjutnya, terkait PKH, jumlah kelompok penerima PKH Kota Batu dari data Kemensos sebanyak 3.711 Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Aries berharap, melalui program PKH dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mulai dari akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. "Dengan program PKH, kami ingin KPM bisa mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Dan, akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat," ujarnya.
Tak hanya itu, Raperda APBD 2024 juga telah mengalokasikan anggaran sementara Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah sebanyak 97 unit. Untuk anggarannya sebesar Rp 2,910 miliar.
Pihaknya juga berpesan, demi percepatan pembahasan, ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batu agar siap untuk mengikuti progress pembahasan Raperda APBD 2024 ini dengan sebaik-baiknya. "Saya harap semua SKPD juga berperan aktif menyiapkan data maupun dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembahasan lebih lanjut," tambahnya. (ifa/lid).
Editor : Kholid Amrullah