BATU - Serapan anggaran belanja daerah Kota Batu tahun depan perlu dioptimalkan. Sebab, proyeksi anggaran belanja pada 2026 mendatang mengalami peningkatan. Dari yang semula diproyeksikan sebesar Rp 1,16 triliun naik menjadi Rp 1,18 triliun. Ada penambahan alokasi belanja daerah sebesar Rp 24 miliar.
Itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 di Kantor DPRD Kota Batu kemarin (12/9). Beberapa pagu mengalami penurunan seperti belanja operasional dan belanja modal. Sedangkan, Belanja Tak Terduga (BTT) mengalami peningkatan (selengkapnya baca grafis).
Juru Bicara DPRD Kota Batu Bambang Sumarto melayangkan beberapa catatan atas perubahan proyeksi belanja daerah tersebut. Khususnya dalam memetakan ulang anggaran yang berkaitan dengan program prioritas. “Ketepatan sasaran dan kesesuaian pagu perlu menjadi perhatian penting,” ujarnya.
Bambang menegaskan jika arah kebijakan Pemkot Batu ke depan perlu mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya kondisi ekonomi dan sosial yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kami juga mendorong adanya program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang realistis dan logis,” terangnya. Bambang menilai sejauh ini SKPD masih kebingungan dalam penganggaran. Sehingga, diperlukan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam setiap perumusan program.
Dirinya berharap Pemkot Batu dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik. Termasuk melarang SKPD mengajukan penambahan atau pengurangan anggaran secara mandiri di luar persetujuan Badan Anggaran (banggar).
Lebih lanjut, Wali Kota Batu Nurochman mengatakan penambahan anggaran sangat mungkin dilakukan. Sebab, kondisi ekonomi ke depan sulit terprediksi. “Misalnya dari transfer pusat, provinsi, maupun Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” jelasnya.
Cak Nur berkomitmen untuk menggunakan anggaran sebaik mungkin. Khususnya untuk mengakomodasi program prioritas. Misalnya, untuk peningkatan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang saat ini dianggap belum merata di semua daerah.
“Di sektor pendidikan kami juga mempunyai program seribu sarjana,” jelasnya. Dengan alokasi anggaran yang ada, dirinya berharap adanya peningkatan kuota untuk program tersebut. Lebih lanjut, kualitas hidup dan lapangan pekerjaan bisa semakin terbuka lebar.
Orang nomor satu di Pemkot Batu itu juga menegaskan komitmennya dalam pengentasan masalah sampah pada tahun depan. Hal itu juga didukung dengan kolaborasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI.
Itu akan dilakukan dengan pembangunan Pemanfaatan Sampah berbasis Energi Listrik (PSEL). Sehingga pengelolaan sampah di Kota Batu bisa tuntas 100 persen. Dukungan dari berbagai lintas sektor juga terus dikuatkan.
Khususnya dalam menambah sumber pendapatan baru untuk mengakomodasi kebutuhan belanja daerah. Seperti lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk merealisasikan program yang belum ter-cover dari pendapatan daerah. (ori/dre/adv)
Editor : A. Nugroho