BATU - Selain Dana Desa (DD), proyeksi Alokasi Dana Desa (ADD) juga diprediksi turun pada tahun depan. Lagi-lagi itu imbas pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp 168,8 miliar. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memastikan akan ada penyesuaian anggaran berdasarkan kemampuan daerah.
Berkaca dari tahun sebelumnya, anggaran ADD 2024 lalu mencapai Rp 55,2 miliar. Kemudian meningkat menjadi Rp 56,4 miliar pada tahun ini. Wali Kota Batu Nurochman belum bisa menyebut secara pasti besaran penurunan ADD tahun depan. Yang jelas besaran ADD itu 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dia menegaskan proyeksi TKD 2026 nanti hanya mencapai Rp 597,3 miliar saja. Jumlah itu masih akan dikurangi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga, angkanya dipastikan akan berkurang dari alokasi tahun ini karena penyesuaian dengan pengurangan TKD yang terjadi.
“Sesuai hitungan itu, kami bagi ke 19 desa,” sambung pria yang akrab disapa Cak Nur itu. Lebih lanjut, ADD bisa digunakan untuk meng-cover sejumlah pembiayaan. Seperti biaya operasional pemerintah desa (Pemdes), pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan Belanja Tidak Terduga (BTT) atau kejadian luar biasa.
Cak Nur mengimbau pemdes tetap menjalankan program kerja yang selaras dan mendukung visi misi pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat.Kendati, tantangan fiskal juga akan dialami pemdes. Mengingat ADD berasal dari APBD, mau tak mau fiskal desa ikut terdampak pengurangan TKD dan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat.
Pria asli Desa Sumberejo itu juga meminta pemdes menjalin kerja sama yang baik dengan DPRD. Khususnya dalam pemanfaatan dana pokok pikiran (pokir). Dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan fisik seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) hingga perbaikan drainase.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Batu Didik Subiyanto sepakat dengan usulan tersebut. Skema yang akan dilakukan akan bersifat lebih kolektif. Misalnya, satu program tertentu akan diberikan dana pokir dari kolaborasi anggota atau pimpinan di daerah pilihan (dapil) yang sama.“Jadi proyek pembangunan tidak lagi mengecer atau skala kecil,” ujarnya.
Misalnya proyek paving tidak lagi dikerjakan hanya dengan skala ratusan meter saja. Namun sekalian besar dalam skala besar yang terintegrasi dengan proyek-proyek serupa lainnya. Itu juga bisa dilakukan untuk proyek rehabilitasi sekolah berskala besar. Skema tersebut sudah diterapkan mulai tahun ini melalui program Asta Citra Presiden RI Prabowo Subianto.
Kendati di Kota Batu masih usulan, Didik mengaku saat ini skema tersebut sudah masuk tahap pembahasan. Dirinya bahkan akan segera menginstruksikan kebijakan itu kepada para anggota dewan. Sayangnya, dana pokir kemungkinan juga akan terdampak imbas berkurangnya TKD tahun depan.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu enggan membeberkan rincian rata-rata dana pokir yang diterima setiap anggota dewan. Konon alokasinya dihitung berdasarkan jumlah reses yang diusulkan. “Maka PR ke depannya yakni kurasi pokir. Kami akan berikan skala prioritas untuk yang benar-benar urgen saja,” tandas dia.
Terpisah, Kepala Desa Pendem Tri Wahyuwono Efendi mengatakan besaran ADD yang diterima setiap tahun fluktuatif. Dirinya mengaku menerima sebesar Rp 3,2 miliar tahun ini. Dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat hingga rehabilitasi fisik. “Proyeksi tahun depan belum tahu tapi informasinya memang berkurang,” tuturnya.
Mengenai dana pokir, Tri menyambut baik usulan tersebut. Mengingat sejauh ini pokir juga banyak meringankan beban program pemberdayaan hingga infrastruktur. Seperti rehabilitasi rumah, pavingisasi, pengaspalan, hingga pembangunan drainase. “Bahkan juga pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan),” pungkasnya. (ori/dre/adv)
Editor : A. Nugroho