BATU — Sistem Informasi Manajemen Pasar (Simpasar) mulai dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu sebagai langkah awal digitalisasi sektor perdagangan rakyat. Program ini diinisiasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumperindag) untuk mewujudkan tata kelola pasar yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Kepala Bidang Perdagangan Diskumperindag Kota Batu Nurbianto Puji mengatakan Simpasar dirancang untuk memuat berbagai data penting. Mulai dari profil pedagang, status perizinan, jenis komoditas yang dijajakan, hingga informasi harga barang. “Simpasar menjadi langkah awal menuju digitalisasi pasar. Tujuannya agar aktivitas dan layanan publik di sektor perdagangan bisa dipantau dan dikelola lebih mudah,” ujar Nurbianto, Jumat lalu (24/10).
Menurutnya, platform ini kelak akan menjadi pusat kendali informasi pasar berbasis data. Dengan sistem digital, rantai pasok dapat dipersingkat dan disparitas harga antarpedagang bisa ditekan. Masyarakat pun diharapkan lebih terlindungi dari praktik manipulasi harga oleh oknum pemasok. “Harga jual berbagai barang akan tercantum dalam sistem sehingga pembeli tidak mudah terkecoh dan pedagang bisa terhindar dari pemasok yang curang,” tambahnya.
Langkah Pemkot Batu ini sejalan dengan tren digitalisasi ekonomi daerah yang tengah digalakkan pemerintah pusat. Namun, proyek Simpasar masih berada pada tahap awal perancangan sistem. Nama platform resminya pun belum ditetapkan. Tahap uji coba baru menyentuh aspek pelayanan publik.
Ke depan, Diskumperindag berencana mengembangkan fitur transaksi digital. Termasuk pembayaran retribusi secara daring. Fase berikutnya akan mencakup manajemen keuangan, operasional pasar, Sumber Daya Manusia (SDM), dan literasi digital pedagang. “Arah pengembangannya menuju manajemen pasar yang terintegrasi. Termasuk literasi digital bagi pedagang,” jelas Nurbianto.
Inovasi ini juga dikaitkan dengan rencana besar reposisi pasar wisata di Kota Batu, yang ditujukan untuk menggabungkan aktivitas ekonomi rakyat dengan potensi pariwisata lokal. Dengan sistem digital, pemerintah berharap pasar wisata bisa dikelola secara modern dan profesional sejak awal berdirinya.
Simpasar juga dirancang untuk menghubungkan pedagang dengan konsumen secara langsung. Pemerintah tengah menyiapkan konsep pelacakan konsumen melalui sistem reward berbasis poin. Aplikasinya, pembeli yang rutin berbelanja akan mendapatkan diskon atau insentif tertentu.
“Sistem ini bisa mendorong loyalitas pembeli sekaligus meningkatkan kunjungan pasar,” tutur Nurbianto. Skema ini diharapkan menguntungkan semua pihak, baik pedagang tradisional maupun pelaku usaha besar seperti restoran, hotel, katering, dan warung makan yang menjadi bagian dari rantai pasok pasar.
Meski menjanjikan, pengembangan Simpasar bukan tanpa tantangan. Tantangan utama ada pada kesiapan digital pelaku pasar tradisional, keterbatasan infrastruktur jaringan di beberapa wilayah, serta kebutuhan pelatihan literasi teknologi bagi pedagang. Nurbianto menyatakan akan terus melakukan pendekatan sosial dan komunikasi dengan para pedagang agar transformasi digital ini berjalan tanpa resistensi.
“Pemerintah dan warga pasar memiliki visi yang sama, yakni memajukan pasar agar lebih adaptif dan kompetitif,” ujar Nurbianto. Jika berjalan sesuai rencana, Simpasar bisa menjadi model tata kelola pasar modern berbasis data di tingkat daerah. Itu tak hanya untuk menata pedagang saja tetapi juga membuka ruang partisipasi publik dalam memantau aktivitas ekonomi secara transparan. (dia/dre/adv)
Editor : A. Nugroho