BATU - Realisasi penebusan pupuk subsidi di Kota Batu hingga akhir Oktober lalu masih belum sepenuhnya bergerak sesuai target. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan-KP) mencatat serapan masih berada di kisaran 74 persen. Penyebabnya sebagian petani belum memasuki masa tanam. Selain itu, kondisi ekonomi yang belum pulih 100 persen.
Hal itu membuat banyak petani menunda penebusan pupuk di kios atau titik salur. Kepala Distan-KP Kota Batu Heru Yulianto mengatakan hingga Oktober lalu, realisasi urea baru mencapai 331,1 ton dari alokasi 443 ton (74,7 persen). Sementara, NPK baru tersalur 542,8 ton dari alokasi 760 ton (71,4 persen).
Adapun NPK Formula Khusus dan pupuk organik telah terserap penuh. Masing-masing 3.000 kilogram dan 1.000 kilogram.
Heru menilai angka realisasi masih berpotensi meningkat hingga Desember nanti. Sebab, penebusan pupuk subsidi biasanya mengikuti pola tiga masa tanam (MT) dalam satu tahun.
“Kami optimistis realisasi bisa mendekati 95–98 persen seperti tahun lalu,” katanya. Namun, ia menyebut hambatan bukan semata persoalan distribusi. Mayoritas kendala justru berasal dari petani yang belum memiliki dana untuk menebus pupuk pada jadwal yang ditetapkan. “Beberapa petani mengaku tidak punya dana saat jatuh tempo penebusan,” jelasnya.
Hal itu membuat pengambilan pupuk tertunda meski kuotanya masih tersedia. Hal itu diakui Suwariono, petani asal Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Menurutnya, banyak petani di wilayahnya menunggu ketersediaan modal sebelum mengambil jatah pupuk subsidi. “Biasanya petani memang tidak ada uang sehingga jadi menunggu,” ungkapnya.
Padahal ada batas waktu pengambilan agar stok tidak menumpuk di titik salur. Ia menyebut salah satu solusinya yakni skema penanggungan sementara oleh gabungan kelompok tani (gapoktan). Namun, skema itu belum pernah diterapkan di gapoktan wilayahnya. “Belum pernah ada di sini,” tambahnya.
Berbeda dengan Desa Tulungrejo, sejumlah gapoktan di wilayah lain sudah menerapkan pola penanggungan. Hal ini dibenarkan Sulistyowati, pemilik kios pupuk CV Surya Sejahtera. Menurutnya, beberapa gapoktan menebuskan pupuk terlebih dahulu bagi anggotanya. Terutama ketika jatah pupuk petani tidak genap satu sak.
“Itu memudahkan karena bisa digabung dengan petani lain dan mencegah penumpukan stok di kios,” jelasnya. Dengan sisa waktu penyaluran hingga akhir tahun, dia berharap serapan pupuk subsidi terus meningkat. Dia juga berharap gapoktan lebih aktif membantu anggotanya agar penebusan tidak terhambat persoalan modal.
Sebagai informasi pengisian sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2026 telah rampung pada 25 Oktober. Dari pendataan itu, alokasi pupuk untuk tahun depan diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun ini. Namun, kepastiannya masih menunggu keputusan pemerintah pusat. (dia/dre)
Editor : Aditya Novrian