BATU, RADAR BATU – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memulai rangkaian kunjungan kerja di Malang Raya dari Kota Batu, Rabu (1/7). Kunjungan tersebut difokuskan untuk mempercepat realisasi berbagai program perumahan, mulai rumah subsidi, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dari Kota Batu, Maruarar dijadwalkan melanjutkan agenda ke Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Blitar dalam beberapa hari ke depan. Melalui kunjungan langsung ke daerah, Kementerian PKP ingin memastikan berbagai stimulus perumahan benar-benar berjalan dan tepat sasaran.
Kota Batu Jadi Titik Awal Pengawalan Program Perumahan
Maruarar menyampaikan, kunjungan ke Malang Raya merupakan bagian dari pengawalan implementasi sejumlah program prioritas pemerintah di sektor perumahan. Menurut dia, pemerintah tidak ingin kebijakan berhenti pada tahap perencanaan tanpa memberi manfaat nyata kepada masyarakat.
Baca Juga: 10 Pejabat Eselon II Pemkot Batu Jalani Uji Kompetensi di BKD Jatim, Ini Tujuannya
"Hari ini saya ada di Batu, besok saya ada di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Lusa dilanjutkan ke Blitar," ujarnya saat menghadiri Kebaktian Tahunan Nasional (KTN) ke-63 di YPPII Kota Batu.
Selama kunjungan tersebut, Kementerian PKP akan memantau pelaksanaan berbagai program, termasuk optimalisasi 10 skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan, peningkatan kuota rumah subsidi, serta percepatan program bedah rumah.
Tinjau Penerima BSPS di Kelurahan Temas
Di Kota Batu, Maruarar juga meninjau langsung salah satu penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu. Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah yang lebih layak huni.
Baca Juga: Diduga Belum Kantongi Amdal, Pemkot Batu Audit Operasional Wisata Mikutopia
Selain BSPS, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif lain, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah.
"Tujuannya agar harga hunian menjadi jauh lebih terjangkau bagi kantong warga lokal," jelasnya.
Libatkan Perbankan hingga Perguruan Tinggi
Untuk mempercepat penyerapan program perumahan, Kementerian PKP membuka kolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai sektor swasta, perbankan, hingga perguruan tinggi dilibatkan dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Maruarar berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat mempercepat realisasi berbagai stimulus perumahan di Kota Batu dan wilayah Malang Raya, sekaligus memastikan pelaksanaannya berlangsung transparan, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
Editor : Aditya Novrian