Dalam FGD yang diikuti oleh elemen Pemkab Malang, perwakilan Perhutani, perwakilan PTPN XII, perwakilan akademisi, hingga pakar sejarah itu, Sanusi menyebut selama ia menjadi bupati, selalu terjadi banjir bandang.
"Itu material yang terbawa ada potongan kayu yang banyak. Seperti di Ngantang dan Kasembon. Saya berasumsi bahwa di atas sana hutan sudah gundul ditebangi,” kata Sanusi.
Sanusi juga mengatakan sempat melakukan jelajah udara dengan helikopter, dia menyaksikan sudah banyak hutan yang gundul. Sebagian besar, kondisi hutan yang gundul berada di wilayah pengelolaan Perhutani. Kondisi tersebut, sangat rawan untuk munculnya musibah bencana alam.
“Itu selalu bupati yang disalahkan. Di sisi lain biaya yang ditanggung juga tidak sedikit ketka terjadi bencana. Saat terjadi musibah selalu kami yang kewalahan, tetapi jarang sekali Perhutani ikut terlibat,” ungkap Sanusi.
Ia menuturkan, Kabupaten sebelumnya memiliki hutan sedikitnya 100 ribu hektar. Namun kini tersisa sekitar 90 hektar. "Ini sebenarnya yang menjadi keprihatinan kami. Mungkin sudah saatnya moratorium tidak ada pemotongan pohon di hutan. Karena pohon pohon yang besar itu butuh waktu setidaknya 30 tahun, ini demi melindungi warga,” tandasnya.
Pewarta: Intan Refa
Editor : Shuvia Rahma