Proposal tersebut akan segera diserahkan pemkot ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) untuk mendapat persetujuan. Jika sesuai target, detail engineering design (DED) pembangunan underpass pun segera disusun. “Semoga saja disetujui, kami berharap kalau bisa didanai APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara),” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu. Dia menambahkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun underpass tersebut memang besar. Jika diestimasi, Pemkot Malang butuh Rp 175 miliar untuk membangun underpass sepanjang 500 meter itu. Saat ditanya terkait kapan proposal tersebut jadi dan diserahkan ke Kemen-PUPR, Dwi belum member jawaban pasti. ”Secepatnya,” ujarnya optimitis.
Sementara itu, terkait detail underpass, Wali Kota Malang Sutiaji menyebut hasil studi dari FT UM bakal sepenuhnya dipakai. Hanya saja, pihaknya meminta agar daerah milik jalan (damija) eksisting tak diubah secara total. “Lebar jalan saat ini cukup mumpuni jika dibangun underpass, ini masih terus berproses semoga saja bisa terbangun,” tegasnya. Sutiaji pun optimistis underpass bisa digarap pada tahun depan. Pihaknya juga berkoordinasi pihak Pemprov Jatim terkait pembangunan yang melintasi Jalan Ahmad Yani bagian utara. Jalan tersebut dijelaskannya merupakan jalan provinsi. Rencana Pemkot Malang membangun underpass Blimbing juga dicermati kalangan dewan.
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Asmualik mengungkapkan jika proyek tersebut harus benar-benar punya kajian studi yang kuat. Dia me-warning eksekutif jangan sampai mengulangi kasus seperti di Jembatan Tunggulmas. “Kajian lalin harus diperdalam, bahkan terkait dampak saat pembangunan juga perlu diperhatikan karena ada warga sekitar yang pasti terdampak,” pinta Asmualik. Politikus dari Dapil (Daerah Pemilihan) Blimbing itu juga ingin dua permasalahan seperti banjir dan macet bisa teratasi. Jangan sampai adanya underpass, pemkot lalai membenahi saluran drainase. Dia tak ingin keberadaan underpass justru membuat masalah baru.
Terkait anggaran yang dibutuhkan, Asmualik memasrahkan semuanya kepada pemkot. Jika memang ingin didanai dengan APBN, maka sah-sah saja mengingat anggaran Rp 175 miliar itu cukup besar. “Intinya ada komunikasi semua bisa beres, kami di dewan juga ingin tahu detailnya nanti seperti apa,” tandasnya. (adn/nay) Editor : Mardi Sampurno