Kenaikan ini merata terjadi di tiga daerah di Malang Raya, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Karena itu butuh cara kreatif agar jumlah kemiskinan bisa ditekan secara cepat.
Untuk di Kota Malang misalnya, hingga akhir tahun 2021 lalu saja, dari 880 ribu penduduk Kota Malang ada 40.620 jiwa yang berada di garis kemiskinan. Artinya, warga Kota Malang yang berada di garis kemiskinan sebesar 4,62 persen.
”Iya, angka kemiskinan itu naik. Efek Covid-19 yang merebak cukup tinggi menyebabkan orang kehilangan pekerjaan hingga akhirnya berada di kemiskinan,” kata Wali Kota Malang Sutiaji.
Sadar dengan masalah yang dihadapi, Pemkot Malang memberikan sejumlah jalan keluar. Salah satunya menggelontorkan bantuan sosial (bansos). Tak tanggung-tanggung, pada tahun ini saja mereka menggelontorkan anggaran sebesar Rp 11 miliar. Anggaran tersebut diberikan kepada 6.400 warga yang benarbenar dalam kategori prasejahtera.
Tentu dua tahun diserang pandemi Covid-19 tak menjadi alasan lagi. Terutama saat ini kondisi sudah semakin membaik ada rencana jangka panjang yang dilakukan Pemkot Malang.
”Belanja (daerah) ke depan akan difokuskan untuk pemulihan kondisi ekonomi. Jadi tiap PD (perangkat daerah) harus memprioritaskan UMKM lokal yang pasti bakal membuka lapangan pekerjaan,” jelas Sutiaji.
Untuk memulihkan ekonomi itu, sektor ekonomi kreatif (ekraf) menjadi media penuntasan kemiskinan. Warga yang berada di garis kemiskinan bisa meningkatkan skill-nya. Maka dari itu, pembangunan fisik dan pembangunan sosial bakal lebih diselaraskan oleh Pemkot Malang.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Kota Malang Ferry Kurniawan menaruh harapan kepada pemkot bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Sebab, selama tiga tahun terakhir pemkot belum bisa menekan angka kemiskinan.
Walau tingkat kemiskinan di Kota Malang masih cukup rendah di Jawa Timur, Ferry ingin pemkot ada cara lain menuntaskan kemiskinan. ”Jangan hanya sekadar bansos, tapi juga ada program berkelanjutan seperti jaminan pendidikan dan pekerjaan,” tuturnya.
Dengan begitu, angka kemiskinan bisa terus ditekan. Belum lagi masalah pembaruan data warga yang miskin juga jadi evaluasi. Jangan sampai warga yang sudah terbebas dari garis kemiskinan masih tetap dinyatakan kemiskinan. Akibatnya pun bisa blunder jika dibiarkan. ”Terutama nanti takutnya ketika menerima bansos sudah tidak miskin yang malu juga kita,” tegasnya.
Banyak Warga Miskin Belum Tersentuh Bantuan
Peningkatan tajam angka kemiskinan terjadi di Kabupaten Malang. Dampak Covid-19 masih belum sepenuhnya sirna dari Bumi Kanjuruhan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang mencatatkan peningkatan tersebut. Data akhir 2021, jumlah orang miskin sebanyak 276.580 KK. Ini meningkat sebanyak 11 ribuan. Karena, pada tahun 2020, jumlah penduduk yang miskin sekitar 265.560 KK. Tahun ini dipastikan ada peningkatan. Tetapi, Sekretaris Dinas Kabupaten Malang, Wendy Hermawan mengungkapkan tidak tahu berapa pasti datanya. Karena, penanganan warga miskin ditekel Kemensos RI.
”Semua penanganan warga miskin masuk penanganan Kemensos RI. Sementara, untuk data BPS sendiri, kami tidak bisa menjawab (validitasnya). Karena, penanganan kemiskinan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos,” ungkap Wendy kepada Jawa Pos Radar Malang, kemarin.
Kemensos mempunyai Program Keluarga Harapan (PKH). Penerima PKH bisa dapat berbagai bantuan, tergantung tingkat kemiskinan. Standar kemiskinan versi Kemensos terbagi menjadi empat. Yakni desil 1,2,3 dan 4. Desil 1 tergolong kelompok paling miskin. Sehingga, mereka menerima banyak bantuan. Mulai dari bantuan tunai, non-tunai, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan lainnya. Nilai bantuan per bulan pun variatif, tergantung tingkat kemiskinan. Namun, tidak semua warga miskin terjangkau oleh program PKH ini. Data tahun 2022, jumlah penerima program PKH sekitar 72 ribu di Kabupaten Malang.
Dengan kata lain, masih banyak warga yang belum tersentuh bantuan pusat. Karena itu, Wendy mengungkapkan, Dinsos tetap memberi dukungan penanganan kemiskinan. Tentu, upaya ini menyesuaikan kekuatan APBD. Dengan harapan, angka kemiskinan Kabupaten Malang bisa dihambat.
Sebagai gambaran, Dinsos mendapat anggaran Rp 17 miliar di APBD 2022. Duit khusus program perlindungan dan jaminan sosial berjumlah Rp 5,18 miliar. Anggaran ini jelas kecil. Karena itu, warga miskin yang tak tersentuh PKH dan APBD, ditekel oleh program lain. Yaitu, Dana Desa dari Kemendes PDTT.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Eko Margianto mengamini. Kemendes mengamanatkan 40 persen DD wajib untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Total anggaran BLT DD tahun 2022 Kabupaten Malang adalah Rp 165, 36 miliar. Angka tersebut didapat dari penghitungan jumlah warga miskin penerima BLT DD.
”Jumlah penerima BLT DD tahun 2022 sebanyak 45.934 KK,” ujar Eko saat dikonfirmasi.
Tiap KK menerima Rp 300 ribu per bulan selama setahun. Menurut Eko, jumlah penerima BLT DD mengalami peningkatan. Tahun 2021, jumlah penerima BLT DD 28.315 KK. Sehingga, ada peningkatan orang miskin penerima BLT DD adalah 17.619 KK.
Menurut Eko, data ini didapat dari 378 desa di seluruh Kabupaten Malang. Dia mengatakan, ada beberapa faktor penyebab kenaikan penerima BLT DD. Pertama, kehabisan uang akibat penanganan anggota keluarga yang sakit kronis menahun. Kedua, dampak Covid-19 yang belum selesai. ”Sebagian penerima bantuan, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, mereka yang menerima BLT DD, sedang tidak menerima bantuan PKH,” tambahnya.
Bupati Malang, H M Sanusi menegaskan segala upaya digerakkan demi menghalangi peningkatan orang miskin.
Cara yang utama adalah pelonggaran investasi di Kabupaten Malang. Dengan harapan, pendapatan dari pajak meningkat. Dari pajak, Pemkab Malang bisa meningkatkan perputaran ekonomi. Sehingga, jumlah pendapatan per kapita masyarakat bisa terdongkrak. Garis kemiskinan Kabupaten Malang berdasarkan BPS tahun 2021, adalah mereka yang berpendapatan di bawah Rp 348.695 per bulan.
”Sejumlah investasi sudah masuk. Tapi saya terus membuka peluang investasi. Supaya ada duit masuk dan lapangan kerja terbuka. Contohnya, penjajakan kerjasama investasi di bidang pengelolaan sampah dengan Alliance to Waste,” kata Sanusi. Jika sukses, maka investasi tersebut bisa menyerap sampai 3.000 tenaga kerja. Nilai investasinya ditaksir ratusan miliar rupiah.
Sejumlah perusahaan besar juga baru beroperasi. Contohnya, perusahaan rokok elektrik di Singosari yang nilai investasi diestimasi Rp 1,12 triliun.
Di Kota Batu Terjadi Fluktuasi
Naik-turun angka kemiskinan terjadi di Kota Batu. Data BPS selama lima tahun ke belakamg mulai 2017, ada penurunan berturut-turut hingga 2019. Tercatat pada tahun 2017 ada 9.050 warga miskin. Lalu pada tahun 2018 turun menjadi 8.770 jiwa atau ada pengurangan warga miskin sebanyak 280 orang. Turun kembali di 2019 menjadi 7.980 jiwa atau ada penurunan sebanyak 790 orang dalam rentang waktu satu tahun.
Namun, keadaan berbalik di tahun 2020. Tingkat kemiskinan kembali meningkat akibat dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa. Total yang tercatat yakni sekitar 8.120 orang atau ada peningkatan warga miskin sebanyak 140 orang.
Hal itu terjadi lantaran Covid-19 melumpuhkan sektor perekonomian masyarakat melalui segala macam bentuk pembatasan bepergian. Sehingga sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu andalan kota dengan luas 1.991 km persegi itu lumpuh. Banyak pegawai yang dirumahkan. Begitu juga para pedagang di tempat wisata terpaksa harus tutup hingga waktu yang tak bisa ditentukan oleh pemerintah saat itu.
”Jadi alasan tersebut yang menyebabkan warga miskin di Kota Batu meningkat. Bahkan di tahun 2021 jumlah masyarakat miskin kembali meningkat lagi di sini,” ucap Wakil Wali Kota Batu sekaligus ketua Tim Penanganan Kemiskinan Daerah Kota Batu Punjul Santoso. (adn/fif/fin/abm) Editor : Mardi Sampurno