Padahal, dari tiga pasar tersebut ada dua pasar yang bisa saja diselesaikan dalam waktu dekat. Dua pasar itu adalah Pasar Blimbing dan Pasar Besar. Untuk Pasar Blimbing, pemkot sudah melakukan pembaruan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Karya Indah Sukses (KIS) selaku investor. Begitu juga dengan Pasar Besar yang dalam waktu dekat dilakukan pemutusan PKS dengan pihak PT Matahari Department Store.
Dengan progres tersebut, pemkot sudah merencanakan akan ada pembangunan lagi tanpa harus membongkar total. Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan bahwa untuk penyelesaian konflik tiga pasar tersebut masih butuh waktu. Terutama untuk Pasar Besar yang sudah berprogres masih perlu menghitung besaran tunggakan kewajiban berupa sewa yang belum terbayarkan.
“Saat ini masih kami audit appraisal internal dulu, baru kami kirim ke Matahari,” ucap Sutiaji.
Sementara untuk Pasar Gadang, Sutiaji menyatakan masih perlu waktu lebih untuk menyelesaikan permasalahan. Sebab, investor Pasar Gadang yakni PT Patra Berkah Itqoni yang dikabarkan sudah pailit. Melihat kondisi tersebut, pihaknya perlu konsultasi lagi ke Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Komisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah KPK).
Meski demikian, pada tahun depan yang merupakan masa terakhir dia menjabat sebagai wali kota berupaya ada keputusan yang jelas. Sebab tiga pasar tersebut sudah puluhan tahun dibiarkan terbengkalai.
“Ini kami upayakan ada jalan keluar semuanya, biar pedagang tidak terus mengeluh maupun kami yang pasti bakal terus disorot berbagai pihak,” tegas Sutiaji.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika cukup menyesalkan apa yang direncanakan pemkot untuk tahun depan. Sejak 2018 atau awal Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko memimpin Kota Malang belum ada progres signifikan terhadap penyelesaian konflik di tiga pasar tersebut. Bahkan secara tegas dia menganggap pemkot masih gagal menyelesaikan permasalahan tersebut
“Kami anggap gagal, karena di masa terakhir mereka menjabat kok tidak ada rencana untuk bisa tegas direhab atau dibangun,” kata Made.
Made juga menyebut ketegasan pemkot bisa menyelesaikan polemik selama ini masih kurang. Dengan demikian, dua wali kota yang pernah memimpin Kota Malang sejak 2013 dianggap belum berhasil. Maka dari itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu hanya bisa mendorong pemkot segera memutuskan sikap.
Pemutusan PKS Pasar Besar misalnya, Made masih menagih bagaimana kelanjutannya. Begitu juga dengan dua pasar lain apakah pemkot bisa membangun menggunakan APBD jika telah terselesaikan masalahnya.
“Kita lihat MCC (Malang Creative Center) itu bisa dibangun sampai hampir Rp 100 miliar, masak tiga pasar ini nggak bisa,” tanya Made. (adn/abm) Editor : Mardi Sampurno