Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Komisi C (bidang pembangunan) DPRD Kota Malang Wanedi. Politikus PDIP itu tak menolak jika eksekutif ingin membangun bozem. Namun prosesnya membutuhkan waktu lebih lama. Sebab harus melalui kajian dan konsultasi dengan pakar.
Apalagi, salah satu lokasi proyek bozem berada di lahan warga. Kendala-kendala tersebut membuat DPRD menilai lebih cepat memperbaiki drainase ketimbang menambah bozem. ”Drainase lebih cepat,” kata Wanedi, beberapa waktu lalu.
Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah merampungkan master plan pembangunan drainase paling lambat akhir tahun ini. “Sehingga tahun 2023 depan pembangunan drainase sudah mengacu pada pemetaan jalan yang ada dalam master plan tersebut,” katanya.
Wanedi menambahkan, program penanganan banjir ini merupakan program prioritas wali kota saat ini. Karena itu, dia tidak heran bahwa anggaran yang digelontorkan cukup fantastis yakni sekitar Rp 350 miliar.
Wanedi mengatakan penambahan sumur resapan pun dirasa penting. “Sumur resapan atau sumur untuk tabungan air memungkinkan untuk dibangun segera,” imbuhnya.
Selain itu, Wanedi mengatakan, revolusi mental masyarakat juga harus berjalan beriringan. “Jadi, masyarakat juga harus lebih sadar dengan sampah. Jangan sampai membuang sampah ke sungai,” tegasnya.
Sementara Wanedi mengatakan kini Pemkot Malang tengah berusaha melakukan pengerukan atau sudetan-sudetan di daerah aliran air. Sehingga hal itu merupakan bentuk upaya mengurangi dampak banjir di musim hujan. (dre/dan) Editor : Mardi Sampurno