MALANG KOTA – Tugas tiga badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Malang tahun depan bertambah. Selain mencari laba untuk Pemkot Malang, ketiga perusahaan pelat merah itu diminta mengendalikan tingkat inflasi. Bukan tanpa alasan, inflasi tiap bulan cenderung fluktuatif. Kadang naik, kadang turun.
Hal itu tak ingin dibiarkan pemkot begitu saja. Maka tiga BUMD seperti Perumda Tugu Tirta, Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas), dan BPR Tugu Artha diminta menekan laju inflasi. Mengingat tahun depan ancaman resesi ekonomi bisa saja terjadi.
”Misalnya selama ini di Kota Malang harga daging ayam itu sangat fluktuatif. Padahal di Tumpang (Kabupaten Malang) peternak ayam sangat melimpah. Itulah perlunya kerja sama antar daerah,” kata Wali Kota Malang Sutiaji kemarin (17/12).
Dengan demikian, Sutiaji meminta BUMD melakukan kerja sama dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Terutama untuk Perumda Tunas yang bertugas menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, stabilitas harga bahan pokok bisa dicapai dengan memperhatikan ketersediaan dan keterjangkauan. Sehingga, potensi-potensi antar daerah bisa saling menutupi kebutuhan yang ada.
Dengan demikian, BUMD pun mempunyai peran penting dalam menekan laju inflasi. Orang nomor satu di Pemkot Malang itu meminta agar tiga BUMD bisa turut serta menjalin koneksi. Sehingga, orientasi untuk menyediakan layanan yang lebih mudah dan terjangkau bisa tercapai.
Sutiaji menyebut selama ini tiga BUMD tidak berorientasi pada profit saja. Namun, dari ketiga BUMD yang dimiliki, masih Perumda Tugu Tirta sudah bisa menyumbang laba.
”Laba yang dihasilkan nanti kan diputar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, jadi jangan sampai tidak tercapai,” tegas politikus Partai Demokrat itu.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perumda Tunas Dodot Tri Widodo mengatakan, dua tahun ini pihaknya masih belum bisa menyumbang laba ke Pemkot Malang. Namun, selama ini pihaknya sudah mampu merealisasikan pendapatan empat kali lebih besar dari target.
”Tahun pertama pendapatan kita masih Rp 3 miliar, tahun kedua ini sudah mencapai Rp 12 miliar,” kata dia.
Dodot menambahkan untuk tantangan yang diberikan wali kota Malang itu bahan evaluasi. Maka mau tak mau ketersediaan bahan pangan jadi tanggung jawabnya. (dre/adn) Editor : Mardi Sampurno