Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Kadisporapar) Kota Malang Baihaqi, kemarin. ”Namun untuk pelaksanaan dan alokasi anggarannya masih menunggu hasil pembahasan tim TSP dari badan perencanaan pembangunan daerah,” ujar Baihaqi.
Pejabat eselon II B Pemkot Malang itu mengatakan, perlunya peran perusahaan dikarenakan minimnya anggaran di disporapar. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 ini, disporapar dijatah Rp 44 miliar. Alokasi terbanyak untuk kegiatan olahraga.
“Sumber anggaran tidak hanya dari APBD, anggaran (rebranding) kampung tematik kami usulkan melalui TSP,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata (Forkom Pokdarwis) Kota Malang Isa Wahyudi mengatakan, selama ini bantuan dari pemkot untuk kampung tematik berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata. “Tahun 2022 lalu, ada bantuan senilai Rp 30-50 juta,” ujar pria yang akrab disapa Ki Demang itu.
Namun, dia mengatakan, tidak semua kampung tematik kebagian bantuan. “Tapi, Kampung Bambu Merah itu tidak dapat. Karena belum diaktifkan,” imbuhnya.
Bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata yang diberikan berbeda sesuai kebutuhan kampung. Misalnya Kampung Warna-Warni Jodipan dan Kampung Tridi Ksatrian mendapatkan neon box. Sedangkan Kampung Budaya Polowijen mendapatkan sound system dan genset.
Selain dalam bentuk sarana dan prasarana, Ki Demang menambahkan, Pemkot Malang juga memberi sumbangan dana untuk event. “Kalau event, biasanya dapat Rp 2 juta per kampung,” ungkapnya.
Salah satu kampung yang menerima bantuan tersebut yakni Kampung Sanan, Kelurahan Purwantoro ketika menggelar Festival Tempe Sanan. Namun untuk tahun ini, pihaknya belum menerima kabar terkait bantuan dari Pemkot Malang. “Kami berterima kasih kepada Pemkot Malang yang sudah memberi bantuan. Tapi untuk pengembangan kampung memang membutuhkan dana yang cukup besar,” kata Demang. (kr4/dan) Editor : Mardi Sampurno