Di antaranya melakukan sosialisasi dan penyiapan sarana prasarananya.
Meski begitu, Pemkot Malang mengaku sudah melakukan sosialisasi ke beberapa elemen masyarakat. Terutama kepada masyarakat di tiga kelurahan paling terdampak. Yakni Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Oro-Oro Dowo, dan Kelurahan Kauman.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan, pihaknya juga telah mendapat masukan dari tiga kelurahan tersebut. “Jadi intinya tidak ada penolakan. Hanya saja, ada beberapa permintaan warga terkait beberapa kekhawatiran,” ujarnya.
Menurut Widjaja, sosialisasi yang dilakukan tiga hari berturut-turut itu menghasilkan beberapa rekomendasi. Di antaranya pemasangan banner peringatan, penambahan garis kejut, dan pelican crossing. Rekomendasi itu disampaikan warga berdasar beberapa alasan dan kekhawatiran. Di antaranya, kekhawatiran akan adanya peningkatan kecelakaan lalu lintas. Sebab, lalu lintas satu arah membuat jalan menjadi lengang. Sehingga, memungkinkan pengendara melaju dengan kecepatan tinggi.
Untuk itu, warga menyarankan agar Dishub Kota Malang memasang sejumlah rambu dan banner-banner peringatan. Selain itu, antisipasi lainnya adalah dengan penambahan garis kejut di beberapa titik. Sehingga, peluang kebut-kebutan di jalan raya bisa diminimalkan. ”Warga juga mengatakan perlu pelican crossing atau penyeberangan jalan lengkap dengan zebra cross, warning light, dan sirene,” terangnya.
Bahkan, warga tidak hanya memberikan masukan terkait sarana dan prasarana saja. Melainkan juga merambah hal-hal teknis, seperti permintaan agar uji coba satu arah dilakukan pada akhir pekan saja.
Widjaja mengatakan, dari hasil diskusi dalam kegiatan sosialisasi itu akan dibawa ke dalam rapat bersama forum lalu lintas. “Rencananya pekan depan akan kami lakukan rapat internal kembali bersama forum lalu lintas untuk membahas beberapa masukan dan saran dari masyarakat,” ungkapnya.
Dalam sosialisasi, Widjaja mengaku menemukan pemahaman masyarakat yang salah terkait skema lalu lintas satu arah. ”Ternyata beberapa masih berpendapat bahwa satu arah nanti diberlakukan di semua jalan, termasuk Jalan Kawi,” imbuhnya. Karena itu. Widjaja menilai sosialisasi harus gencar dilakukan. Pihaknya memastikan, kalaupun nanti warga harus berputar karena satu arah, di masing-masing titik jaraknya tak lebih dari 1,5 kilometer.
Dalam setiap kegiatan sosialisasi, Widjaja mengaku bekerja sama dengan lurah setempat untuk mengumpulkan atau mengundang semua pihak yang berkepentingan dengan kebijakan satu arah tersebut. Terutama untuk pihak yang merasa berseberangan dengan kebijakan tersebut. “Alhamdulillah dari yang awalnya menolak sudah sepakat dengan beberapa saran dan masukan sebelumnya,” ungkapnya.
Di luar sosialisasi, pemkot masih punya PR terkait sarana dan prasarana.
Seperti pembongkaran median jalan, pemasangan rambu, dan beberapa hal yang diminta oleh masyarakat. “Rencananya pekan depan kami rapat dengan forum lalu lintas. Apa pun hasilnya itu nanti yang kita lakukan. Tentu saja dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat,” ujarnya.
Kemudian, pekan berikutnya pemkot akan fokus untuk penyiapan sarana dan prasarananya. Widjaja memprediksi uji coba satu arah itu akan bisa dilakukan tiga pekan mendatang.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji mengapresiasi langkah Pemkot Malang untuk melakukan sosialisasi yang lebih getol lagi. Dengan cara itu, pemahaman masyarakat terkait kebijakan tersebut semakin matang. Harapannya, penolakan dari masyarakat bisa ditekan.
”Memang setiap kebijakan tidak bisa memuaskan semua orang. Namun, setidaknya penolakan dari masyarakat itu benar-benar dipastikan hanya sebagian kecil saja. Tapi akan jauh lebih baik tidak ada penolakan berkat sosialisasi yang masif,” pungkasnya. (dre/fat) Editor : Mardi Sampurno