Jika status jalan naik tingkat, lanjutnya, pemeliharaannya juga akan disesuaikan dengan kewenangan. Misalnya jalan di kota yang berstatus milik nasional, biaya pemeliharaannya bakal tanggung jawab pemerintah pusat.
”Ini akan membantu pemkot. Tapi minusnya kalau anggaran nasional terbatas, tentu akan menyulitkan pemkot juga,” terang dosen yang juga pakar transportasi itu.
Baca Juga : Nasib Tiga Ruas Jalan di Kota Malang yang Diusulkan Naik Status
Yang dia maksud menyulitkan adalah, pemkot tidak bisa serta-merta memperbaiki seandainya terjadi kerusakan jalan. Juga tidak leluasa melakukan rekayasa, meski terjadi kemacetan yang merugikan warga Kota Malang. (bersambung di halaman selanjutnya)
Lihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh Radar Malang Online (@jawaposradarmalang)
Ludfi mengatakan, inti dari kenaikan status jalan adalah melihat realitas pengguna jalan yang melintas. Kalau ternyata pengguna yang banyak menggunakan jalan tersebut memiliki tujuan jarak jauh dan vital dalam perekonomian, maka status jalan perlu ditingkatkan.
”Demikian pula sebaliknya. Karena pergerakan itu mengikuti perkembangan guna lahan,” jelas Ludfi.
Baca Juga : 52 Remaja di Jalan Ijen Malang Terjaring Razia Knalpot Brong
Saat ditanya titik jalan lain yang berpotensi untuk naik status, Ludfi menyebut sejumlah ruas Jalan Karanglo (Kabupaten Malang) menuju Kota Batu. Menurut dia, jalan tersebut bisa naik status menjadi jalan provinsi atau jalan nasional. ”Jalan tersebut potensial karena menghubungkan dua pusat kegiatan nasional,” kata dia.
MaSementara untuk ruas jalan di Kota Malang, Ludfi menilai Kota Malang sudah tidak memiliki jalan yang bisa naik status. Kecuali tiga ruas yang sudah diusulkan ke Pemprov Jatim. Yakni Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Ki Ageng Gribig, dan Jalan LA Sucipto.(mel/dan) Editor : Mahmudan